11 Oktober 2010

Mirip..?

Mirip yaaa...?

RAKYAT MERDEKA: TENTANG CRIMINAL POLICY BOEDIONO

Apakah Boediono Gunakan Jurus yang Sama di Balik Kasus Mandiri dan Century
Selasa, 05 Oktober 2010 , 10:47:00 WIB

Laporan: Teguh Santosa

RMOL. Ungkap kasus kejahatan big fish. Begitu perintah tegas yang disampaikan Presiden SBY untuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto enam bulan lalu, tepatnya 6 April 2010 di Istana Negara, Jakarta.

Ketika itu belum ada penjelasan resmi mengenai apa saja kasus kakap yang menurut SBY harus diungkap. Baru pada kesempatan berikutnya di Banjarmasin, Kalimantan Timur, Sekretaris Satgas PMF Denny Indrayana mengatakan ada sembilan big fishes yang sedang mereka incar. Kesembilan kakap itu adalah mafia korupsi, mafia pajak dan mafia bea cukai, mafia pertambangan dan mafia energi, mafia tanah, mafia hutan, mafia perbankan/keuangan dan mafia illegal fishing.

Tetapi sejauh ini yang ditangkap, meminjam istilah Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) Sasmito Hadinagoro, baru penjahat kelas kroco, seperti pegawai golongan III A Direktorat Pajak Kementerian Keuangan Gayus H. Tambunan dan anggota Polri AKP Sri Sumartini.

Seharusnya, menurut Sasmito yang pernah bekerja di Kementerian Keuangan itu, pejabat-pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan dan Direktorat Pajak yang memiliki tanggung jawab lebih besar, juga harus dijadikan target operasi pemberantasan mafia pajak.

Sebagai salah seorang yang mengikuti dari dekat sepak terjang aparat penegak hukum dan Satgas PMF membongkar kejahatan di sektor keuangan, perbankan dan perpajakan, Sasmito mencium bau ketidakadilan. Pengusutan sejumlah kasus pajak selama ini hanya menyentuh pegawai pajak kelas bawah. Adapun pejabat-pejabat di lingkungan pajak yang patut diduga mengetahui dan memiliki peranan besar di balik kasus itu dibiarkan melenggang, bahkan mendapatkan promosi jabatan yang lebih tinggi.

Di kawasan Tandean, Jakarta Selatan, kemarin (Senin, 4/11), Sasmito menggelar dugaan criminal policy yang melibatkan mantan Menteri Keuangan dan mantan Gubernur BI yang kini menjadi Wakil Presiden, Boediono, dalam penghapusan pajak Bank Mandiri yang akan go public. Disebut criminal policy, karena kejahatan itu dilakukan dengan menerbitkan peraturan yang dapat digunakan sebagai “tameng hukum”.

Pada 14 Mei 2003, Boediono yang ketika itu adalah Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 211/KMK.03/2003. Keputusan Boediono itu mengubah Keputusan Menteri Keuangan nomor 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha yang diterbitkan Menteri Keuangan sebelumnya, Bambang Subianto, pada 9 September 1998.

YUSRIL BANTAH ALASAN PETINGGI KEJAKSAAN AGUNG YANG TAK MAU PANGGIL SBY, MEGA DAN JK

Yusril Ihza Mahendra membantah keras alasan petinggi Kejaksaan Agung yang tidak mau memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Presiden Megawati dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk didengar keterangannya sebagai saksi a de charge dalam perkara Sisminbakum. Plt Jaksa Agung Darmono, Jampidsus Amari dan Kapuspenkum Kejaksaan Agung Babul Khoir Harahap, seperti menyanyikan koor menolak menghadirkan mereka dengan alasan kesaksian mereka tidak relevan dengan pokok perkara “Belum ada alasan yang kuat untuk memanggil Presiden, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden sebagai saksi dalam perkara itu” kata Darmono. Sebelumnya Amari mengatakan bahwa saksi bisa dipanggil kalau mengetahui, mendengar atau melihat suatu tindak pidana. Jadi ketiga tokoh tersebut dianggapnya tak ada hubungannya dengan perkara Sisminbakum.

Babul Khoir malah terang-terangan mengatakan ketika saksi yang disebutkan Yusril tak ada sangkut pautnya dengan perkara. Kejaksaan tidak akan memanggil mereka, kata Babul khoir seperti dimuat Rakyat Merdeka Online kemarin. Padahal Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono hadir dalam sidang kabinet Juli 2000 ketika membahas Sisminbakum. SBY bahkan menandatangani tiga Peraturan Pemerintah tentang PNBP yang berlaku di Departemen Kehakiman dan HAM, yang kini oleh Kejaksaan Agung dianggap sebagai korupsi. “Kalau Kejaksaan Agung berhak menilai saksi a de charge yang saya ajukan relevan atau tidak, maka saya juga seharusnya berhak menilai apakah saksi yang memberatkan yang dihadirkan penyidik relevan atau tidak dengan perkara saya” tambah Yusril. Ini baru namanya adil dan berimbang.

Yusril mengutip ketentuan Pasal 65 KUHAP yang mengatakan” Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya”. Pasal ini kata Yusril memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk mendatangkan seorang saksi dan atau saksi ahli. Sementara ketentuan Pasal 116 ayat (3) KUHAP mengatakan “Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah dia menghendaki saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada hal itu dicatat dalam berita acara”. Kemudian ayat (4) mengatakan “Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut”. Berdasarkan ayat ini, jelaslah bahwa pada tingkat pemeriksaan di Kejaksaan Agung, saya sebagai tersangka berhak mengajukan Megawati, SBY, Jusuf Kalla dan Kwik Kian Gie sebagai saksi meringankan, sementara Kejaksaan Agung wajib untuk memanggil dan memeriksa mereka”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 KUHAP di atas penyidik telah bertanya kepada saya, apakah saya akan mengajukan saksi yang meringankan dan saya jawab “ya” kata Yusril. Ini telah dimasukkan dalam berita acara. Yusril kemudian melalui pengacaranya melayangkan surat kepada Direktur Penyidik Kejaksaan Agung sederet nama saksi ahli dan meringankan, antara lain Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati, Jusuf Kalla dan Kwik Kian Gie. Sesuai ketentuan Pasal 116 itu, tambah Yusril “adalah hak saya untuk mengajukan saksi a de charge, dan kewajiban Kejaksaan Agung untuk memanggil mereka”.

Kini Kejaksaan bukan saja tidak mau melaksanakan kewajiban memanggil keempat tokoh di atas, malah menilai saksi a de charge yang saya ajukan tidak relevan. Jelas bahwa Kejaksaan Agung tidak mentaati hukum dan ini bisa kami perkarakan di Pengadilan dan dilaporkan ke Komisi III DPR, tandas Yusril. Bagaimana kita dapat menghormati institusi Kejaksaan, kalau para petingginya saja terang-terangan melanggar hukum dan melalaikan kewajiban. Sepertinya mereka tidak mengerti hukum saja, kata Yusril dengan nada kesal. “Kejaksaan haruslah mengungkapkan kebenaran materil perkara ini, jangan asal mau menang sendiri”, kata Yusril mengakhiri keterangannya kepada pers hari ini.

SOAL KECIL: ISTILAH RUMAH TANGGA KEPRESIDENAN

Sejak kemarin banyak orang menelpon saya bertanya tentang ucapan Presiden dalam Sidang Kabinet mengenai istilah “Rumah Tangga Kepresidenan”. Presiden SBY mengatakan banyak kesalahpahaman terjadi karena adanya istilah “Rumah Tangga Kepresidenan” itu dalam kaitannya dengan masalah anggaran, sehingga dikira orang, itu rumah tangga betulan, yakni rumah tanggapasangan suami-istri Susilo Bambang Yudhoyono dan Any Bambang Yudhoyono yang ada di Puri Cikeas. Padahal, Pumah Tangga Kepresidenan itu kompleks istana kepresidenan yang di dalamnya ada kantor presiden. Jadi anggaran Rumah Tangga Kepresidenan itu bukan anggaran rumah tangga beliau yang ada di Cikeas itu. “Dulunya, istilah yang dipakai adalah Sekretaris Presiden. Tapi ketika Yusril Ihza Mahendra menjadi Menteri Sekretaris Negara, istilah Sekretaris Presiden diganti dengan Kepala Rumah Tangga Kepresidenan” kata Presiden SBY.

Ucapan Presiden di atas ada benarnya, tapi ada salahnya juga. Istilah Rumah Tangga Kepresidenan itu bukanlah dari saya. Istilah itu sudah ada sejak zaman Bung Karno. Pak Harto dan Pak Habibie tetap menggunakan istilah yang sama, untuk menyebut urusan internal istana termasuk fasilitas kerja Presiden, baik Istana Negara, Istana Merdeka, Bina Graha, Wisma Negara, Kantor Presiden termasuk Masjid Baiturrahim. seperti yang ada sekarang ini. Kepala Rumah Tangga adalah bawahan Mensesneg. Tugas pokoknya ngurusi soal “tetek bengek” mulai dari penyediaan makan minum, pemeliharaan ruangan, taman dan halaman, hidangan untuk menyambut tamu, karpet istana, hiasan dinding, sampai soal yang kecil-kecil seperti goordjin pintu dan jendela.

Kalau urusan keprotokolan untuk upacara-upacara menyambut tamu dari luar negeri, ada pejabat khusus, namanya Kepala Protokol Negara, yang juga berada di bawah Mensesneg. Nah, di zaman Gus Dur, diangkatlah seseorang wanita — saya tak ingin sebutkan namanya siapa — menjadi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan itu. Namun rupanya, bagi yang bersangkutan, istilah Kepala Rumah Tangga itu kurang mentereng, maka digantilah namanya dengan istilah Sekretaris Presiden. Di zaman Megawati, istilah itu tetap digunakan. Pejabatnya Pak Kemal Munawar.

Ketika saya menjadi Mensesneg, istilah Sekretaris Presiden itu saya kembalikan lagi ke nama semula, yakni Kepala Rumah Tangga Kepresidenan. Bagi saya istilah “Sekretaris Presiden” itu membingungkan kalau tugasnya memang mengurusi soal “tetek-bengek” seperti saya ceritakan tadi. “Sekretaris” Presiden itu secara resmi ada dua, yakni Menteri Sekretaris Negara dan Sekrerataris Kabinet. Dua orang inilah yang menangani hal-ikhwal kesekretariatan untuk mendukung tugas-tugas Presiden menyelenggarakan urusan kenegaraan dan pemerintahan negara. Ketika saya menjadi Mensesneg, saya melantik Ahmad Rusdi menjadi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan. Dia pekerja keras yang baik dan rapi. Sekarang dia menjadi Dubes RI untuk Yunani.

Pada waktu saya jadi Mensesneg, Presiden SBY berkeinginan mengangkat mengangkat seorang “Sekretaris Pribadi” yang kata Pak SBY kepada saya, tugasnya untuk mengurusi uruian-urusan hobby beliau seperti bermain musik dan olah raga, mengurusi undangan perkawinan, hajatan, keluarga yang datang mau bertamu, “termasuk ngurusi orang-orang yang datang dari Pacitan”, kata SBY sambil tertawa. Sekretaris Pribadi itu, kata Presiden kepada saya, bukanlah pejabat struktural. Jadi benar-benar pribadi sifatnya. Saya dengan segala niat baik, oke saja. Tapi lama kelamaan, Sekretaris Pribadi Presiden itu malah mengurusi lalu lintas surat-menyurat dan berbagai dokumen dari Mensesneg ke Presiden, mengatur tamu-tamu yang mau menghadap Presiden, pekerjaan yang seharusnya ditangani ajudan Presiden dibawah koordinasi Mensesneg dan Kepala Rumah Tangga Kepresidenan. Tiap kali ditanya ajudan dimana surat atau naskah RUU yang telah diserahkan, apa sudah di meja Presiden atau di mana. Ajudan selalu bingung. Mereka bilang, surat-surat itu tidak bisa mereka serahkan langsung ke Presiden, karena diminta oleh Sespri. Sespri bilang, beliau yang akan menyerahkannya kepada Presiden.

Akhirnya banyak surat-surat dan dokumen yang macet. Saya bilang ajudan, bilang aja sama Sespri, Mensesneg tanya surat-surat itu mengapa belum ditandatangani Presiden. Ajudan tak berani. Pangkat ajudan adalah kolonel. Sementara Sespri itu kebetulan pangkatnya Brigjen. Saya sendiri tidak bisa memarahi Sespri itu, karena jabatan itu tidak ada dalam struktur organisasi Sekretariat Negara. Dia bukan anak buah dan bukan bawahan saya seperti Kepala Rumah Tangga Kepresidenan atau Sekretaris Militer. Pernah sekali dua kali saya menegur Sekretaris Pribadi Presiden secara baik-baik, karena saya anggap telah menghambat tugas-tugas Mensesneg. Tetapi yang bersangkutan nampak kurang terima. Dia merasa saya bukan atasannya. Dan itu memang benar.

Keadaan seperti di atas lama-lama saya laporkan ke Presiden, bahwa banyak surat numpuk di Sespri tak tahu kemana rimbanya. Padahal penyerahan surat-surat dan dokumen adalah pekerjaan Ajudan. Presiden nampak kaget. Suatu hari surat-menyurat ke Presiden benar-benar macet. Rupanya sang Sespri naik haji. Surat-surat dikunci Sespri dan ditinggal pergi ke Mekkah. Saya sungguh kesal dan mengatakan kepada Presiden, negara tidak mungkin berhenti karena seorang Sespri naik haji. Presidenpun nampak kesal juga. Seketika itu juga Presiden memerintahkan agar lemari Sespri itu dibongkar paksa, dan ternyata di dalamnya ditemukan begitu banyak tumpukan surat yang sudah ditelaah Mensesneg, berbagai memorandum Mensesneg mengenai berbagai masalah, laporan intelejen, termasuk berbagai RUU dan RPP, dan Rancangan Keppres tentang Permohonan grasi yang tertahan di situ.

Di luaran, disebarkan isyu saya bekerja lambat dan tidak sigap, sehingga banyak surat-surat ke Presiden tidak diolah dan ditangani. Itu mustahil. Betapa saya kerja disiplin menangani surat-surat, dokumen dan naskah pidato sejak zaman Presiden Suharto. Saya hanya mengurut dada menyaksikan dan mendengar semua rumors itu.

Inilah, sedikit suka duka saya menjadi Mensesneg di zaman Presiden SBY. Padahal saya sudah dilatih bekerja di sana sejak lama, ketika Letnan Jenderal TNI Moerdiono yang menjadi komandannya. Pak Moerdiono itu orangnya — maaf — agak “sinting”. Kalau ngobrol, omongannya ngalor-ngidul ke sana ke mari tidak karuan, tetapi hatinya sangat baik. Hobbynya bermain tennis dan mendengarkan lagu dangdut. Tapi kalau soal kerja, beliau itu luar biasa rapinya. Saya berguru kepada beliau soal kerja, dan saya harus mengakui bahwa saya sangat banyak berhutang budi kepada beliau…

YUSRIL MAKLUM, ANDI HAMZAH SUDAH UZUR SEHINGGA LUPA PASAL 116 KUHAP

Situs Berita pendukung Presiden SBY www.indonesiarayanews.com memberitakan pendapat Prof Dr Andi Hamzah yang menilai permintaan saya kepada Kejaksaan Agung untuk memanggil Presiden SBY sebagai saksi a de charge dalam perkara Sisminbakum, adalah tindakan yang mengada-ada. Sangatlah aneh, jika Yusril meminta kepada penyidik untuk menghadirkan saksi yang meringankan, kata Andi Hamzah, karena tugas menghadirkan saksi meringankan adalah tugas pengacara Yusril untuk menghadirkannya di pengadilan. Andi juga menuding Yusril mengada-ada meminta Megawati, Jusuf Kalla dan SBY dihadirkan sebagai saksi meringankan karena tidak ada hubungannya dengan perkara Sisminbakum.

Menanggapi pendapat Andi Hamzah itu, Yusril mengatakan maklum, mengingat Andi Hamzah sekarang sudah uzur. Usia beliau sekarang 77 (tujuh puluh tujuh) tahun, sehingga mungkin saja sudah lupa apa yang dulu beliau rancang dalam KUHAP. Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP tegas menyebutkan bahwa penyidik wajib bertanya kepada tersangka apakah akan menghadirkan “saksi yang akan menguntungkan” dirinya. Jika ada, maka hal itu harus dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Kemudian dikatakan, bahwa penyidik “wajib memanggil dan memeriksa” saksi yang meringankan itu. Jadi tidak benar omongan Andi Hamzah bahwa kewajiban menghadirkan saksi meringankan itu adalah tugas pengacara untuk menghadirkannya di pengadilan. Pasal 116 ayat (4) KUHAP memerintahkan kepada penyidik untuk memeriksa saksi meringankan itu dan menuangkannya dalam BAP. Jaksa penyidik di Kejaksaan Agung yang memeriksa saya telah meminta agar saya menyerahkan daftar nama saksi meringankan. Tetapi, ketika disebutkan nama Megawati, Jusuf Kalla, Susilo Bambang Yudhoyono dan Kwik Kian Gie, yang keberatan malah Plt Jaksa Agung Darmono, Jampidsus M. Amari dan Kapuspenkum Babul Khoir Harahap. “Bawahannya saja berani, masak atasannya takut”, kata Yusril terheran-heran.

Yusril sebaliknya menuduh Andi Hamzah yang mengada-ada mengatakan kehadiran Mega, JK dan SBY sebagai saksi tidak relevan dengan perkara Sisminbakum. Yusril mengingatkan bahwa ketiga tokoh tersebut hadir dalam rapat kabinet yang membahas Sisminbakum. Apalagi SBY, beliau lebih pantas untuk didengar keterangannya sehubungan dengan tiga Peraturan Pemerintah tentang PNBP di Departemen Hukum dan HAM yang ditandatanganinya. Dua PP yang diteken SBY tidak memasukkan biaya akses Sisminbakum ke dalam kategori PNBP. Baru setelah Prof Romly divonis PN Jakarta Selatan, bulan Mei 2009 SBY meneken PP yang memasukkan biaya akses Sisminbakum ke dalam PNBP. Kalau demikian, maka sebelum tahun 2009, biaya akses tersebut memang bukan PNBP. Presiden SBY wajib menerangkan latar belakang penertbitan ketiga PP tersebut, agar jelas apakah perkara Sisminbakum adalah perkara korupsi atau bukan, tambah Yusril. Presiden tidak boleh membiarkan ada warganegara yang dizalimi dan diadli sewenang-wenang, padahal dia mengetauhi duduk persoalan yang sebenarnya. “Kejaksaan Agung sekarang nampak seperti takut menghadirkan SBY”. Ini ujian pertama bagi Plt Jaksa Agung Darmono, apakah dia seorang pejabat yang lurus yang benar-benar mau menegakkan hukum dengan benar, atau hanya sekedar omongan saja.****

Langganan: Postingan (Atom)

Agama dan Perubahan Sosial ?

Moralitas atau etika sosial yang menjadi standar perilaku interaksi antar manusia mulai ‘jungkir balik’ secara dramatik sepanjang sejarah peradaban umat manusia ketika kapitalisme yang sesungguhnya lahir secara utuh. Hugh Dalziel Duncan melukiskan kapitalisme sebagai peradaban yang bercirikan uang, dimana uang pertama kali dipercakapkan dalam ranah peristilahan transendental. Perjuangan demi keadilan ekonomi merupakan reduksi legal dari setiap terma perjuangan demi keadilan. Pada babak yang lebih matang, perubahan uang dari lambang kejahatan menjadi lambang kebaikan. Hugh mengutip Bernard de Mandeville bahwa dalam babak peradaban baru ini agama adalah satu hal dan dagang adalah hal lain. Bagaimana formasi agama dalam babak sejarah yang dianggap baru sepanjang peradaban ?

Wacana agama dan ‘perubahannya’ hari ini menjadi penggalan pendek dari garis sejarah peradaban. Hubungan agama dengan negara; hubungan islam dengan demokrasi; islamisasi ilmu atau hindunisasi ilmu; ekonomi islam; kebangunan islam; fundamentalisme agama dan pembaharuan pemikiran bisa jadi merupakan daftar asesoris dari grand wacana hubungan panjang dan (mungikn) tidak pernah selesai antara agama dengan perubahan sosial. Hubungan tersebut dibangun dari rumusan pertanyaan dan ragam tesis mengenai letak agama dalam perubahan sosial hari ini.

Agama dan Politik dalam Islam

A. Mukadimah

Membahas hubungan agama dan politik dalam Islam. Ibaratkan menimba air Zamzam di Tanah Suci, pembicaraan tentang masalah ini tidak akan ada habis-habisnya. Pertama, disebabkan kekayaan sumber bahasan, sebagai buah limabelas abad sejarah akumulasi pengalaman Dunia Islam dalam membangun kebudayaan dan peradaban. Kedua, kompleksitas permasalahan, sehingga setiap pembahasan dengan sendirinya tergiring untuk memasuki satu atau beberapa pintu pendekatan yang terbatas. Pembahasan yang menyeluruh akan menuntut tidak saja kemampuan yang juga menyeluruh, tapi juga kesadaran untuk tidak membiarkan diri terjerembab ke dalam reduksionisme dan kecenderungan penyederhanaan persoalan. Ketiga, pembahasan tentang agama dan politik dalam Islam ini agaknya akan terus berkepanjangan, mengingat sifatnya yang mau-tak-mau melibatkan pandangan ideologis berbagai kelompok masyarakat, khususnya kalangan kaum Muslim sendiri.

Sekali pun begitu, dorongan untuk terus melakukan pembahasan tentang masalah ini tetap dirasakan penting dan punya relevansi dengan perkembangan zaman. Tidak saja Dunia Islam sekarang mengenal berbagai sistem politik yang berbeda-beda, jika tidak malah bertentangan, satu sama lain. Lebih penting lagi, seperti tercermin dalam berbagai tema pembicaraan pertemuan internasional Islam, baik swasta maupun pemerintah, kaum Muslim kini semakin sadar diri tentang perlunya memberi jawaban yang benar dan konstruktif terhadap tantangan zaman mutakhir. Harapan untuk dapat melakukannya dengan baik antara lain akan tumbuh jika ada kejelasan tentang persoalan yang amat prinsipil, yaitu persoalan hubungan yang benar antara agama dan politik dalam Islam.

Kebanyakan masyarakat merasa dan mengetahui, atau bahkan meyakini, bahwa hubungan antara agama dan politik dalam Islam sudah sangat jelas. Yaitu bahwa antara keduanya terkait erat secara tidak terpisahkan, sekali pun dalam segi pendekatan teknis dan praktis dapat dibedakan. Agama adalah wewenang shahib al-syari'ah (pemilik syari'ah), yaitu Rasulullah, melalui wahyu atau berita suci yang diterimanya dari Allah s.w.t. Sedangkan masalah politik adalah bidang wewenang kemanusiaan, khususnya sepanjang menyangkut masalah-masalah teknis struktural dan prosedural. Dalam hal ini, besar sekali peranan pemikiran ijtihadi manusia.

Persoalan penting antara bidang agama dan bidang politik (atau bidang kehidupan "duniawi" mana pun) ialah bahwa dari segi etis, khususnya segi tujuan yang merupakan jawaban atau pertanyaan "untuk apa" tidak dibenarkan lepas dari pertimbangan nilai-nilai keagamaan. Atas dasar adanya pertimbangan nilai-nilai keagamaan itu diharapkan tumbuh kegiatan politik bermoral tinggi atau berakhlak mulia. Inilah makna bahwa politik tidak dapat dipisahkan dari agama. Tetapi dalam hal susunan formal atau strukturnya serta segi-segi praktis dan teknisnya, politik adalah wewenang manusia, melalui pemikiran rasionalnya (yang dapat dipandang sebagai suatu jenis ijtihad). Dalam hal inilah politik dapat dibedakan dari agama. Maka dalam segi struktural dan prosedural politik itu, Dunia Islam sepanjang sejarahnya, mengenal berbagai variasi dari masa ke masa dan dari kawasan ke kawasan, tanpa satu pun dari variasi itu dipandang secara doktrinal paling absah (kecuali masa kekhalifahan Rasyidah).

Hubungan antara agama dan politik yang tidak terpisahkan itu dengan jelas sekali terwujud dalam masyarakat Madinah. Muhammad s.a.w. selama sekitar sepuluh tahun di kota hijrah itu telah tampil sebagai seorang penerima berita suci (sebagai Nabi) dan seorang pemimpin masyarakat politik (sebagai Kepala Negara). Dalam menjalankan peran sebagai seorang nabi, beliau adalah seorang tokoh yang tidak boleh dibantah, karena mengemban tugas suci dengan mandat dan wewenang suci. Sedangkan dalam menjalankan peran sebagai seorang kepala negara, beliau melakukan musyawarah --sesuai dengan perintah Allah-- yang dalam musyawarah itu beliau tidak jarang mengambil pendapat orang lain dan meninggalkan pendapat pribadi. Sebab dalam hal peran sebagai kepala negara atau pemimpin masyarakat itu pada dasarnya beliau melakukan ijtihad. Jika dalam kenyataan hasil ijtihad beliau hampir selamanya merupakan yang terbaik di antara para anggota masyarakat beliau, maka hal itu harus diterangkan sebagai akibat logis segi keunggulan kemampuan pribadi beliau selaku seorang manusia. Dan pengakuan memang banyak diberikan orang, baik dari kalangan Islam maupun bukan Islam, bahwa beliau adalah seorang jenius. Gabungan antara kesucian dan kesempurnaan tugas kenabian di satu pihak dan kemampuan pribadi yang sangat unggul di pihak lain telah membuat Nabi Muhammad saw. Seorang tokoh yang paling berhasil dalam sejarah umat manusia[1].

B. Tinjauan Sekilas atas Masyarakat Madinah

Pembicaraan tentang agama dan politik dalam Islam tidak sepenuhnya absah tanpa pembicaraan tentang masyarakat Madinah, khususnya di masa Nabi. Ini pun bukanlah suatu pembicaraan baru, meskipun di sini akan dicoba tekankan segi-segi tertentu yang dirasa paling relevan dengan persoalan kontemporer Islam dan politik.

Sejarah mencatat bahwa kota hijrah Nabi adalah sebuah lingkungan oase yang subur sekitar empatratus kilometer sebelah utara Makkah. Kota itu dihuni orang-orang Arab pagan atau musyrik dari suku-suku utama Aws dan Khazraj, dan orang-orang Yahudi (berbahasa Arab) dari suku-suku utama Bani Nazhir, Bani Qaynuqa' dan Bani Qurayzhah. Kota oase itu agaknya sudah berdiri sejak zaman kuna yang cukup jauh, dengan Yatsrib atau, menurut catatan ilmu bumi Ptolemius, Yethroba.

Yang sangat menarik perhatian dari sudut pemikiran politik ialah tindakan Nabi s.a.w. untuk mengganti nama kota itu menjadi Madinah. Tindakan Nabi itu bukanlah perkara kebetulan. Di baliknya terkandung makna yang luas dan mendalam, yang dalam kontrasnya terhadap pola kehidupan politik jazirah

Arabia dan sekitarnya adalah fundamental dan revolusioner. Secara peristilahan atau semantis, perkataan Arab "madinah" berarti kota. Pengertian itu tidak jauh dari asal makna kebahasaan atau etimologisnya, yang dapat ditelusuri kepada tiga suku kata akar Semitiknya, yaitu "d-y-n" (dal-ya'-nun), dengan makna dasar "patuh", sebagaimana dinyatakan dalam tasrif dana-yadinu. Dan situ pula kita dapat mengerti mengapa perkataan Arab untuk "agama" ialah din, suatu perkataan yang mengacu kepada ide tentang kepatuhan atau sikap patuh. Sebab sistem atau rangkaian ajaran yang disebut "agama" itu memang berintikan tuntutan untuk tunduk dan patuh kepada sesuatu yang dipandang mutlak dan diyakini sebagai asal dan tujuan hidup. Agama dalam pengertian generik ini bermacam-macam, yang benar dan yang palsu. Sebagian manusia menganut agama yang benar, sebagian lagi tidak.[2] Agama yang benar ialah yang mengajarkan sikap tunduk-patuh kepada Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Mahaesa. Kepatuhan penuh pasrah kepada-Nya itu disebut, dalam Bahasa Arab, Islam, yang makna asasinya terkait dengan kata-kata salam (damai), salamah atau salamat-un (selamat) dan salim (utuh, integral, sound). Karena itu kepatuhan atau dan yang benar ialah Islam, dan yang merupakan pola hidup (mode of life) penghuni seluruh alam raya,[3] bahkan alam raya itu sendiri juga,[4] yang seharusnya juga merupakan sikap hidup yang benar-benar bagi manusia sebagaimana diajarkan oleh semua nabi dan rasul sepanjang masa.[5] Karena kepatuhan serupa itu merupakan "hukum alam" (lebih tepatnya, ketentuan atau taqdir Tuhan bagi seluruh alam, ciptaan-Nya), maka tidak melaksanakan islam adalah sikap tidak alamiah dan tidak wajar dengan segala akibatnya atas orang bersangkutan. Karena itu dengan sendirinya tertolak.[6]

Sekali pun tekanannya sedikit berbeda, makna perkataan Arab "din" itu sama prinsipnya dengan makna perkataan Sanskerta "agama". Sebab kalangan ahli mengatakan bahwa perkataan itu berasal dari rangkaian "a-gama" yang berarti. "tidak kacau", yakni, teratur atau berperaturan. ("Agama" dalam arti aturan atau hukum dalam Bahasa Jawa Kuno antara lain digunakan Empu Tantular untuk bukunya yang terkenal, Negara Kertagama).

Kembali ke perkataan "madinah" yang digunakan Nabi s.a.w. untuk menukar nama kota hijrah beliau itu, kita menangkapnya sebagai isyarat langsung, semacam proklamasi atau deklarasi, bahwa di tempat baru itu hendak mewujudkan suatu masyarakat teratur (atau berperaturan), sebagaimana mestinya sebuah masyarakat. Maka sebuah konsep, madinah adalah pola kehidupan sosial yang sopan, yang ditegakkan atas dasar kewajiban dan kesadaran umum untuk patuh kepada peraturan atau hukum.

Karena itu perkataan Arab untuk peradaban ialah madaniyah, yang memiliki dasar pengertian yang sama dengan beberapa istilah yang berasal dari akar-akar rumpun bahasa Indo-Eropa seperti civic, civil, polis dan politiae (juga "polisi"). Semuanya merujuk kepada pola kehidupan teratur dalam lingkungan masyarakat yang disebut "kota" (city, polis). Dalam konteks jazirah Arabia, konsep peradaban itu terkait erat dengan pola kehidupan menetap (tsaqafah) di suatu tempat sehingga suatu pola hidup bermasyarakat tampak hadir (hadlarah) di tempat itu. Maka, masih dalam peristilahan Arab, tsaqafah menjadi berarti "kebudayaan", dan hadlarah menjadi berarti "peradaban", sama dengan madaniyah. Lawan tsaqafah dan hadlarah ialah badawah yang mempunyai makna peristilahan "hidup berpindah-pindah" (nomadism) dan makna kebahasaan "(tingkat) permulaan" (bidayah, alis "primitif''). Karena itu "orang kota" disebut ahl al-hadlar atau hadlari dan "orang kampung" disebut ahl al-badawah atau badawi, juga badwi (badui). Kaum "badui" Juga sering disebut al-A'rab yang secara semantis berbeda makna dari perkataan al-'Arab (orang Arab) sekalipun dari akar kata yang sama. Dalam al-Qur'an mereka yang disebut al-A'rab itu digambarkan sebagai golongan masyarakat yang kasar dan sulit memahami dan mematuhi aturan.[7] Mereka juga digambarkan sebagai golongan yang ketaatannya kepada Nabi s.a.w. hanya sampai kepada batas kepatuhan lahiriah, tanpa kedalaman iman. Dalam al-Qur'an terbaca firman yang memerintahkan Nabi untuk mengingatkan bahwa mereka itu baru "berislam" (secara lahiriah), karena iman belum masuk ke dalam hati mereka.[8]

C. Hukum dan Keadilan sebagai Sokoguru Peradaban

Pendekatan kebahasaan yang cukup jauh di atas itu kiranya dapat membantu memperjelas pandangan-pandangan dasar masyarakat yang dijiwai oleh semangat ajaran agama. Sebab banyak sekali kejelasan tentang suatu sistem konsepsual yang dapat diperoleh dari pemahaman yang tepat terhadap kata-kata kunci jaringan peristilahannya. Pengetahuan tentang sesuatu didapatkan antara lain dengan memahami secara baik deretan nomenklaturnya.

Dari uraian di atas itu telah tampak hubungan antara agama dan politik, yaitu hubungan pengawasan dari atas oleh agama terhadap wilayah kehidupan sosial-politik di bawahnya, sehingga tetap dibimbing oleh pertimbangan akhlak yang mulia. Dengan demikian kegiatan duniawi itu memiliki pijakan etis yang kukuh, karena dikaitkan dengan pandangan hidup yang paling mendasar, yaitu keimanan.

Pembahasan kebahasaan di atas juga menggambarkan makna sentral semangat kepatuhan kepada hukum atau aturan sebagai tiang pancang masyarakat beradab. Manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon, al-insanu madaniyun bi al-thab'i), sehingga tidak mungkin hidup dengan baik dalam isolasi. Dan persyaratan kehidupan sosial ialah adanya peraturan yang disepakati dan dipatuhi bersama. Peraturan itu dapat berupa ajaran keagamaan yang bersumber dari wahyu Ilahi, dapat pula dari hasil perjanjian antara sesama anggota masyarakat. Masyarakat beradab harus menghormati dan menaati perjanjian-perjanjian itu,[9] sama dengan keharusan menghormati dan mentaati perjanjian antara manusia dengan Tuhan, yaitu ajaran agama.[10] Itu sebabnya dalam al-Qur'an ada peringatan bahwa kezhaliman tiranik akan muncul dari orang yang gaya hidupnya egoistis, kehilangan kesadaran sosial karena merasa cukup dengan dirinya sendiri dan tidak perlu kepada orang lain.[11] Sikap-sikap mengabaikan dan melanggar hukum serta aturan adalah tiranisme (thughyan) yang dalam berbagai kisah dalam al-Qur'an digambarkan sebagai permusuhan kepadaAllah.[12]

Dalam hal keteguhan berpegang kepada hukum dan aturan itu masyarakat Madinah pimpinan Nabi s.a.w. telah memberi teladan yang sebaik-baiknya. Sejalan dengan perintah Allah kepada siapa pun agar menunaikan amanat-amanat yang diterima dan menjalankan hukum aturan manusia dengan asli,[13] masyarakat Madinah adalah masyarakat hukum dan keadilan dengan tingkat kepastian yang sangat tinggi. Kepastian itu melahirkan rasa aman pada masyarakat, sehingga masing-masing warga dapat menjalankan tugasnya dengan tenang dan mantap, tanpa kuatir akan berakhir dengan hasil yang berbeda dari harapan secara merugikan. Kepastian hukum itu pangkal dari paham yang amat teguh bahwa semua orang adalah sama dalam kewajiban dan hak dalam mahkamah, dan keadilan tegak karena hukum dilaksanakan tanpa membedakan siapa terhukum itu, satu dari yang lain.

Ajaran tentang keharusan mutlak melaksanakan hukum dengan adil "tanpa pandang bulu" banyak ditegaskan dalam Kitab Suci, bahkan, disebutkan sekali pun harus menimpa kedua orang tua sendiri dan karib kerabat.[14] Dan Nabi juga menegaskan bahwa kehancuran bangsa-bangsa terdahulu ialah karena jika "orang kecil" melanggar pasti dihukum, sedangkan bila yang melanggar itu "orang penting" maka dibiarkan berlalu.[15]

Dalam rangka menegakkan aturan dan hukum atas semua warga masyarakat Madinah itu, Nabi s.a.w. juga diperintahkan Allah untuk mendorong dan mewajibkan kelompok-kelompok non-Muslim melaksanakan ajaran hukum mereka, sesuai dengan prinsip pluralisme dan otonomi kelompok-kelompok sosial yang beliau kembangkan. Maka kaum Yahudi warga Madinah diwajibkan menegakkan hukum Taurat, demikian pula kaum Nasrani dengan Injil mereka, disertai penegasan bahwa jika mereka tidak melakukan hal itu, mereka tidaklah beriman (kepada agama mereka sendiri).[16] Berkenaan dengan ini menurut Ibn Taymiyah, kaum Salaf bahkan berpendapat bahwa ketentuan hukum dan ajaran dalam kitab-kitab suci yang terdahulu tetap berlaku untuk umat Islam, selama tidak jelas-jelas ketentuan-ketentuan itu telah diganti atau dihapus oleh ajaran berikutnya.[17] Bahkan konsep tentang "hapus-menghapuskan" ini, menurut Ibn Taymiyah, tidak hanya terjadi dalam konteks deretan datangnya agama-agama, tapi juga dalam konteks perkembangan dalam agama itu sendiri.

D. Islam dan Politik Modern

Salah satu ide yang amat kuat dalam wawasan politik modern ialah terbentuknya negara hukum (recht staat) dan mencegah tumbuhnya negara kekuasaan (macht staat). Dalam konteks pengalaman negara-negara Eropa, ide itu merupakan pembalikan dan perlawanan terhadap kecenderungan dan pola yang sangat umum di sana sebelum zaman modern, berupa kekuasaan absolut raja-raja dan para penguasa agama. Seperti halnya dengan bidang-bidang lain dalam kehidupan yang lebih rasional dan manusiawi (seperti ilmu pengetahuan dan wawasan kemanusiaan atau humanisme), bangsa-bangsa Barat baru mulai benar-benar mengenal ide dan praktek tentang negara hukum dari pengetahuan mereka tentang Dunia Islam. Saat akhir-akhir ini bermunculan berbagai tulisan hasil kajian ilmiah yang menggambarkan bagaimana unsur-unsur peradaban Islam merembes dan mempengaruhi Barat, yang kemudian berhasil menerobos zaman, memasuki sejarah modern.

Beberapa kalangan sarjana Barat sendiri mempersoalkan perbedaan antara "modernisme" dan "modernitas". Yang pertama berkonotasi kuat pengagungan pola hidup zaman mutakhir ini sebagai "kebijakan final" umat manusia, perwujudan terakhir proses panjang sejarah pertumbuhan dan perkembangan peradaban. jadi "modernisme", sebagai "isme", mendekati ketentuan tentang sebuah ideologi tertutup, sama dengan sekularisme, rasionalisme, dan lain-lain.

Sedangkan "modernitas" adalah suatu ungkapan tentang kenyataan mengenai hidup zaman mutakhir ini, dalam pengertian positif dan negatif yang campur aduk, dengan pendekatan spesifik kepada suatu masalah spesifik. Misalnya, dalam bidang-bidang yang menyangkut masalah teknikalitas, pengorganisasian, pengelolaan dan produksi, zaman sekarang adalah benar-benar puncak kemampuan umat manusia yang tingkat peradabannya dengan zaman-zaman sebelumnya tidak lagi terlukiskan menurut deret hitung, melainkan menurut deret ukur dengan angka faktor yang sangat besar. Tetapi, tentang kesadaran moral dan rasa kesucian yang benar (yang bebas dari unsur takhayul dan dongeng), zaman modern tidak menunjukkan tanda-tanda perbedaan berarti dengan zaman sebelumnya. Kesadaran moral dan rasa kesucian, dalam maknanya yang paling hakiki, merupakan masalah kemanusiaan yang abadi dan perennial. Dalam beberapa hal, zaman modern sekarang menunjukkan segi-segi pelaksanaan yang lebih baik daripada zaman sebelumnya, tapi dalam beberapa hal lain justru lebih buruk. Penampilan kemanusiaan yang paling kejam dan keji justru terjadi di zaman modern oleh bangsa-bangsa modern (Barat), berupa pemerosotan harkat dan martabat kemanusiaan orang-orang Afrika menjadi budak-budak yang hanya sedikit sekali berada di atas binatang (Portugis punya peranan besar sekali di bidang ini), pemburuan dan pembunuhan orang-orang Aborigines untuk kesenangan dan cendera mata orang-orang kaya Eropa (!) dan pengisi museum antropologi mereka (Republika, 19 Maret 1998), pembersihan etnis dan genosida oleh bangsa-bangsa ("modern") Jerman dan Serbia, pendirian dan penegakan sebuah negara atas dasar mitos dan dongeng keagamaan (oleh kaum Yahudi) dengan merampas dan menindas hak bangsa lain yang sah, dan seterusnya. Dalam masalah-masalah ini, reputasi bangsa-bangsa Muslim adalah supreme, amat jauh mengatasi bangsa-bangsa "modern" tersebut, biar pun dalam fase sejarah Dunia Islam yang paling rendah.

Oleh karena itu sebenarnya posisi umat Islam menghadapi modernitas itu tidaklah terlampau sulit. Di luar masalah kejiwaan (orang Islam cenderung merasa minder, kemudian menutup diri dan menjadi agresif, karena secara keliru merasa terkalahkan oleh orang Barat), yang dihadapi umat Islam tidak lain ialah, tantangan bagaimana menghidupkan dan meneguhkan kembali nilai-nilai keislaman klasik (salaf) yang murni dan menterjemahkannya dalam konteks ruang dan waktu yang ada. Sebab, seperti diamati dan telah menjadi pengakuan kesarjanaan mutakhir, dari semua sistem ajaran, khususnya agama, yang secara sejati dilihat dari sudut semangat dan jiwa ajaran itu sendiri, Islam adalah yang paling dekat dengan segi-segi positif zaman modern. Ernest Gellner, misalnya, mengatakan bahwa hanya Islamlah dari semua agama yang ada yang esensi ajarannya tetap relevan dengan tuntutan segi positif modernitas, dan yang proses ke arah itu tidak harus ditempuh dengan melakukan kompromi dan mengalah kepada desakan-desakan luar, tetapi justru dengan kembali ke asal dan mengembangkan nilai-nilai asasinya sendiri.[18] Di sinilah relevansinya seruan kembali kepada Kitab Suci dan Sunnah Nabi.

Membuat pemetaan agama dan politik di Indonesia sama halnya dengan membuat pemetaan sosial masyarakat Indonesia itu sendiri. Agama memang tidak harus dikurung dalam domain ‘sakral’ dan politik dalam domain ‘profan’, seperti Durkheim membaginya; karena toh agama adalah produk masyarakat berbudaya, dibentuk sesuai kreasi kebudayaan masyarakat setempat. Simbol-simbol di dalam agama pun adalah produk budaya yang lahir dari adanya ‘sense of belief’ yang kuat.

Di situ, agama pun memiliki di dalamnya nuansa politik yang kuat, dalam hal menyatukan umat [masyarakat yang telah teraliansi] dan dalam hal membangun hubungan interelasi personal antara satu dengan lain, serta dalam apa yang kerap disebut ‘koinonia’ [the unity].

Teori-teori agama [dan teologi] juga telah melihat bahwa agama dan politik adalah dua aspek dasar dalam hidup seorang manusia dan komunitas. Seperti kita tidak bisa memisahkan personalitas dari komunalitas pada seorang individu, demikian pun kita tidak bisa memisahkan ‘sense of belief’ dan ‘sense of politics’ pada individu dan kelompok agama tertentu.

Nisabah di antara dua aspek ini malah hampir tidak ada jika agama dan politik kita pahami sebagai seni kehidupan yang bertumpu pada apa yang disebut ‘tanggungjawab’ [responsibility]. Baik agama maupun politik sama-sama membimbing manusia untuk melakukan peran secara nyata dalam relasi satu dengan lainnya, serta mengarahkan manusia mencapai tujuan ideal [ideal type ] bersama melalui seperangkat aktifitas [kerja, melayani – work and service]. Di sinilah kita patut menggarisbawahi bahwa agama dan politik adalah bagian dari panggilan manusia untuk mempertahankan eksistensinya sebagai ciptaan Tuhan dan komunitas berbudaya.

Karena itu mempertentangkan agama dan politik sebenarnya adalah suatu gejala teknis semata. Ini terjadi karena kita melihat agama dan politik dalam perspektif yang teknikus, yaitu pada difergensi umat yang telah teraliansi tadi. Tidak benar bahwa klaim ‘politik itu kotor’ harus dimengerti bahwa politik itu sudah terdistorsi sangat jauh, dan distorsi itu adalah akibat dari politik an-sich. Malah, ketika politik telah terdistorsi, itu pertanda bahwa agama juga telah mengalami distorsi yang sangat hebat. Mengapa? Karena pada saat yang sama, agama kehilangan kekuatan penetrasinya untuk membangun sebuah etika politik yang luhur.

Sampai pada titik itu, distorsi politik harus dipahami sebagai sesuatu yang terjadi karena perilaku politik warga yang sudah kabur dan kehilangan arah. Dimensi ‘ideal type’ tadi telah diabaikan, sehingga aspek work and service di dalam politik tidak lagi dijadikan instrumen membangun hubungan interpersonal. Artinya, dimensi responsibility telah menjadi kata usang yang sangat kaku. Orang tidak lagi melihat politik sebagai seni kehidupan, atau etika untuk melayani [meminjam konsep Jo Leimena].

Jika perilaku politik sudah ‘tidak bernurani’ lagi, kita akan sulit mendapati para politisi itu tampil sebagai ‘pelayan publik’ yang bertanggungjawab. Karena itu, tanpa disadari, kitalah yang membangun nisbah ‘sakral dan profan’ antara agama dan politik itu sendiri.

Politik yang bernurani adalah politik yang dikembangkan melalui kerja dan pelayanan yang bertanggungjawab. Di situlah, agama memberi jiwa ke dalam perilaku politik warga. Jika hal itu terjadi, kita sedang berjalan menuju peradaban kemanusiaan yang sejati dan bertanggungjawab. Itulah ‘ideal type’ yang hendak kita wujudkan

E. Islam Agama Spiritual dan Politik

Dalam salah satu ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta’ala mengabarkan bahwa agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada seluruh manusia adalah agama yang sempurna, mencakup seluruh perkara yang cocok diterapkan di setiap zaman, setiap tempat dan setiap umat. Islam adalah agama yang sarat dengan ilmu, kemudahan, keadilan dan kebaikan. Islam adalah pedoman hidup yang jelas, sempurna dan lurus untuk seluruh bidang kehidupan. Islam adalah agama dan negara (daulah), di dalamnya terdapat manhaj yang haq dalam bidang hukum, pengadilan, politik, kemasyarakatan dan perekonomian serta segala perkara yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan dunia mereka, dan dengan Islam nantinya mereka akan bahagia di kehidupan akhirat[19].

Setidaknya ada tiga konsep yang diatur oleh Islam. Pertama, mengatur segenap perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan penciptanya, hal ini tercermin dalam keimanan dan ibadah, spiritual dan ritualitas. Kedua, mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Hal ini diwujudkan dalam perkara akhlak makanan dan pakaian. Ketiga, hubungan manusia dengan lingkungan sosial. Hal ini diwujudkan dengan muamalah dan ‘uqubat.

Dapat disimpulkan, Islam adalah agama spiritual sekaligus politik. Islam sebagai agama spiritual maksudnya Islam mengatur bagaimana cara berhubungan dengan tuhannya. Adapun Islam sebagai agama politik, sebagaimana dijelaskan oleh Hafidz Abdurrahman (2004) Sistem politik dalam pandangan Islam adalah hukum atau pandangan yang berkaitan dengan cara bagaimana urusan masyarakat dikelola dan diatur dengan hukum Islam.

Hal ini bisa dibuktikan secara historis, normatif dan empiris. Dengan melihat nas, dan fakta sejarah kejayaan yang pernah dicatat dalam lembaran sejarah kegemilangan Islam sejak pertama kali tegaknya di Madinah sebagai mabda’ hingga runtuhnya Khilafah Islam di Turki pada tanggal 3 Maret 1924, serta sisa-sisa penerapan Islam di negeri kaum muslimin, terbukti bahwa Islam merupakan agama politik dan spiritual.

Pertama, secara normatif, Islam sebagai ajaran politik dan spiritual terlihat dari adanya elemen yang dimiliki Islam berupa pemikiran (thought) dan metode (methode).

Elemen thought ini meliputi :

1. Aqidah Islam yaitu keimanan kepada kepada Allah, Rasul, Malaikat, Kitab, Kiamat , Qadla dan qadar; .

2. Pemecahan masalah kehidupan manusia, yang meliputi hukum syara’ yang berkaitan dengan seluruh masalah kehidupan manusia, baik dengan tuhannya, seperti ibadah, ataupun masalah manusia dengan sesamanya, seperti ekonomi, sosial, politik, pendidikan, sanksi hukum dan sebagainya, maupun masalah manusia dengan dirinya sendiri, seperti masalah makanan, pakaian dan akhlak. (Abdurrahman : 2004)

Adapun elemen methode ini meliputi bagaimana konsep ini diterapkan, dipertahankan dan dikembangkan, antara lain :

1. Metode menerapkan aqidah dan hukum syara’, yaitu melalui negara khilafah Islam dan partai politik Islam yang menegakkan Islam;

2. Metode mempertahankan aqidah dan hukum syara melalui institusi pengadilan (al qadha) dan penerapan sanksi hukum (uqubat) kepada para pelaku pelanggaran ‘aqidah dan hukum syara, yang dijalankan oleh khilafah Islam. Misalnya orang murtad dibunuh, orang yang membangkang (bughat) terhadap khilafah Islam akan diperangi, orang yang meninggalkan sholat akan dikenakan ta’zir, orang yang mencuri akan dipotong tangannya, pelaku zina akan dirajam sampai mati, atau dicambuk sampai seratus kali, orang yang membuka aurat di tempat umum akan dikenai ta’zir, orang yang melakukan praktek suap dikenakan ta’zir dan sebagainya.

3. Metode mengemban aqidah dan hukum syara’ yang dilakukan melalui da’wah yang diemban oleh individu,partai politik dan negara, serta jihad fii sabiilillah baik defensif maupun ofensif, yang dijalankan oleh khilafah Islam. Jihad ini dimaksud untuk menghancurkan dinding penghalang yang menghalangi masuknya cahaya Islam di wilayah yang diperangi. Dengan begitu, para penduduk wilayah tersebut akan dapat menyaksikan cahayanya dengan sempurna.

Jihad ini dilakukan dengan tiga fase :

1. Diseru untuk memeluk Islam, ketika bersedia menerima, mereka dibiarkan, dimana harta, darah dan kehormatan mereka dijaga oleh Islam;

2. Apabila tidak setuju, mereka diserukan agar tunduk kepada pemerintahan Islam dengan cara menerapkan semua hukum Islam yang menyangkut urusan sosial,ekonomi, politik, pendidikan, uqubat (sanksi) dan hukum-hukum lain, kecuali akidah, ibadah, makanan, pakaian, dan pernikahan (nikah dan cerai);

3. Apabila tidak setuju, mereka akan diperangi habis-habisan sampai tunduk kepada Islam.
Kedua, secara historis, banyak bukti bisa dilihat dalam catatan sejarah, sebagaimana yang dibukukan oleh ahli sejarah, baik dalam sirah maupun tarikh, seperti Sirah ibn Ishaq, Maghazi al Waqidi, Tabaqat ibn Sa’ad, Sirah ibnu Hisyam, Tarikh al-Umam wa al Mulk, Tarikh ibn Atsir, Tarikh ibnu Katsir dan sebagainya (Abdurrahman : 2004).

Semua buku-buku tersebut mengungkapkan bagaimana konsep Islam diterapkan dalam ranah spiritual dan politik. Hanya dalam sejarah sering kali tidak dipisahkan anatara penerapan syariat yang gemilang dengan penyimpangan penerapannya. Maka, satu-satunya bukti otentik penerapan syariat Islam dapat kita ketahui dari informasi kitab-kitab fiqh yang membahas tentang sumber hokum islam ini, mulai dari zaman Rasulullah hingga zaman ke Khilafahan islam terakhir di Turki. Kendatipun demikian, sejarah telah mencatat selama 1300 tahun lebih Islam telah diterapkan sebagai mabda yang memimpin dunia dengan cemerlang.

Ketiga, secara empiris, kenyataannya banyak bukti bisa kita saksikan hingga saat ini. Bagaimana Islam diterapkan sebagai agama spiritual dan politik. Gambaran yang rinci dijelaskan oleh Taqiyuddin An Nabhani yang dikutip oleh Hafidz Abdurrahman (2004) berkenaan dengan bukti empiris Islam sebagai agama dan politik. Pertama, konsep Islam direpresentasikan dalam lembaga pengadilan yang bertugas meyelesaikan permasalahan masyarakat. Dan tercatat, selama kekhalifahan islam tidak pernah ada suatu permasalahan yang muncul di masyarakat, kecuali selalu diselesaikan dengan hukum islam. Kedua, melalui institusi pemerintahan (al hakim) yang bertugas melaksanakan seluruh hukum Islam di tengah masyarakat. Mengenai bukti empiris penerapan syariat Islam dalam pemerintahan ini dapat kita temukan di buku-buku fiqih.

Istilah-istilah seperti Khalifah, Mu’awin tafwidh (wakil khalifah), Mu’awin tanfidz (Pembantu administrasi khalifah), Wullat wa al-Ummal (Penguasa wilayah dan daerah), al-jihaz al-idari (Biro administrasi umum), Amir al-Jihad (Panglima Perang), Majlis Umat dan Pengadilan, merupakan struktur pemerintahan yang menerapkan hukum Islam (An Nabhani : 1963). Inilah fakta dan bukti empiris yang telah membuktikan keutuhan Islam sebagai ajaran agama yang komprehensif baik menyangkut konsepsi politik maupun spiritualnya.

Ikhtisar
1. Menjauhkan agama dari dunia politik, telah menjadikan politik menjadi hanya dihuni oleh

orang-orang yang lemah agamanya.

2. Kondisi tersebut kemudian membuat politik menjadi berwajah sangat kotor.
3. Realitas menunjukkan bahwa politik menjadi area penting dalam kehidupan, sehingga

cukup strategis jika area itu digunakan untuk menegakkan ajaran-ajaran agama.

Daftar Pustaka

Abdalla, Ulil-Abshar. 2005. Menjadi Muslim Liberal. Jakarta : Nalar.

Dadang Kahmad, 2006. Sosiologi Agama, PT Remaja Rosda Karya. Bandung

Ernest Gellner, Muslim Society, Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

Habermas, Juergen. 2005. Zwischen Naturalismus und Religion. Suhrkamp, Frankfurt a.M.

Hardiman, Fransisco Budi. 2007. Agama dalam Ruang Publik : Menimbang Kembali Sekularisme. Jakarta : Teater Utan Kayu - Jaringan Islam Liberal.

Ibn Taymiyah, al-Jawab al-Shahih li man Baddala Din al-Masih, Beirut: Mathabi' al-Majd al-Tijariyah, tth.

Ibn Taymiyah, al-Furqan bayn-a 'l-Haqq wa 'l-Bathil, Damsyiq: Maktabah Dar al-Bayan, 1405 H/1985 M.

Mill, John Stuart. 1996. On Liberty. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Surat Kabar Republika, 19 Maret 2008

http://media.isnet.org/iptek/100/Muhammad.html

[1] Misalnya, sebagaimana ditulis oleh Michael Hart dalam bukunya tentang seratus tokoh dunia, yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.

[2] Lihat QS. al-Taubah/9:29.

[3] Lihat QS. Ali Imran/3:83.

[4] Lihat QS. Fushshilat/41:11.

[5] Lihat QS. Ali' Imran/3:84.

[6] Lihat QS. Ali' Imran/3:85.

[7] Lihat QS. al-Taubah/9:97.

[8] Lihat QS. al-Hujurat/49:14.

[9] Lihat QS. al-Baqarah/2:177.

[10] Lihat QS. al-Nahl/16:91.

[11] Lihat Q., s. al-'Alaq/96:6-7.

[12] Prototipe tokoh tiran (thaghut) yang memusuhi Tuhan ialah Fir'aun, yang ceritanya dituturkan berulang kali dalam al-Qur'an.

[13] Lihat Q., s. al-Nisa'/4:85.

[14] Lihat Q., s. al-Nis'a'/4:135.

[15] Hadits yang artinya: "Sebenarnya hancur mereka sebelum kamu karena mereka menegakkan hukum atas rakyat jelata dan meninggalkan hukum atas orang besar. Demi Dia -Allah- jiwaku ada di Tangan-Nya, seandainya Fathimah berbuat jahat maka pasti aku potong tangannya". (Hadits Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibn Majah, Nasa'i, Ahmad, dan Darimi).

[16] Prinsip pluralisme dan otonomi kelompok-kelompok sosial keagamaan yang berbeda-beda (non-Muslim) itu dibeberkan dalam deretan ayat-ayat suci QS. al-Ma'idah/5:42-49.

[17] Penegasan yang amat menarik dari Ibn Taymiyah itu dapat dibaca dalam beberapa tulisannya, antara lain, dapat dilihat dalam Ibn Taymiyah, al-Jawab al-Shahih li man Baddala Din al-Masih (Beirut: Mathabi' al-Majd al-Tijariyah, tth.), juz 1, h. 37l-375). Lihat juga Ibn Taymiyah, al-Furqan bayn-a 'l-Haqq wa 'l-Bathil (Damsyiq: Maktabah Dar al-Bayan, 1405 H/1985 M), h. 67-69.

[18] "... Only Islam survives as a serious faith pervading both a folk and a Great Tradition. Its great Tradition is modernisable; and the operation can be presented, not as an innovation or concession to outsiders, but rather as the continuation and completion of an old dialogue within Islam ... Thus in Islam, and only in Islam, purification/modernization on the one hand, and the reaffirmation of a putative old local identity on the other, can be done in one and the same language and set of symbols." (Ernest Gellner, Muslim Society, [Cambridge: Cambridge University Press, 1981], h. 4).

[19] Lihat QS. Al- Maidah : 3

SIKAP POLITIK PERSIS

Nomor : 1613/U-C.3/PP /2008 Bandung, 17 Dzulhiiiah 1429 H

Lampiran : - 15 Desember 2008 M

Perihal : Sikap Politik

Kepada yth.

Seluruh Jajaran Pimpinan Persatuan Islam

Seluruh Indonesia

Menghadapi Pemilu 2009, Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) setelah memperhatikan :

1. Amanat Muktamar XIII, bahwa dalam menyikapi perkembangan sosial polltik lima tahun kedepan Muktamar Persis mengamanatkan kepada kebijakan Musyawarah Lengkap PP Persis dengan mempertimbangkan berbagai usul, saran, situasi, dan kondisi yang berkembang, dan kepada seluruh anggota Persis dan bagian otonom diamanatkan untuk mentaatinya. Mengingat Bidgar Siyasah hanya ada di Pimpinan Pusat, maka yang bertanggungjawab dan menjalankan kebijakan siyasah di wilayah dan daerah adalah Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah.

2. Keputusan Musyawarah Lengkap PP Persis yang diperluas dengan agenda pembahasan Sikap Politik Persis menghadapi Pemilu Legislatif 2009

3. Musyawarah Kerja IV PP Persis pada tanggal 1 - 3 November 2008

Maka dengan ini kami sampaikan beberapa kebijakan dalam menghadapi Pemilu 2009 sebagai berikut :

1. Persis pada dasarnya mendukung perjuangan semua Partai Politik Islam.

2. Peran aktif Persis dalam kegiatan Pemilu 2009, tidak hanya ikut menyalurkan aspirasi, tapi juga memfasilitasi anggota/kader Persis yang bertanggung jawab terhadap misi da'wah Persis, siap dan layak maju dalam bursa Calon Anggota Legislatif, baik DPR/D maupun DPD.

3. Dalam rangka memelihara keutuhan Jam'iyyah, PP Persis menganjurkan kepada seluruh Keluarga Besar Persis untuk menyalurkan aspirasinya (memllih) anggota kader Persis yang menjadi caleg di dapil tersebut atau caleg yang memiliki integritas moral yang tinggi dari Partai Politik yang memiliki visi, misi dan komitmen yang sama dengan Persis, untuk dapil yang tidak ada caleg dari anggota/kader Persis. Penyaluran aspirasi (memilih) diatas dilaksanakan dengan memperhatikan arahan/petunjuk Pimpinan Daerah/Pimpinan Cabang setempat

4. Untuk menghindari kesan Persis sebagai underbow partai polltik tertentu, maka kami instruksikan kepada seluruh jajaran Pimpinan Persatuan Islam untuk tidak mengizinkan penggunaan jabatan dan asset jam'iyyah seperti ; Mesjid, Madrasah, Pesantren, Kantor, dsb untuk kegiatan partai politik.

5. Untuk menghindari hal-hal yang akan mempengaruhi kinerja Jam'iyyah, tasykil Pimpinan Persis dari mulai Pimpinan Pusat sampai dengan Pimpinan Jama'ah yang menjadi caleg agar non aktif dari jabatannya terhitung 1 Pebruari 2009 sampai dengan berakhirnya Pemilu Legislatif. Dan setelah itu aktif seperti semula

6. Seluruh calon anggota Legislatif dari Persis dan Keluarga Besar Persis berkewajiban untuk memelihara silaturahmi dan ukhuwah dengan mereka yang berbeda partai.

7. Untuk pelaksanaan lebih lanjut dari surat edaran ini, Bidang Jam'iyyah cq Bidgar Siyasah akan membuat petunjuk Teknis, memimpin dan memonitor pelaksanaannya.

Demikian agar dijalankan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tembusan disampaikan kepada ykh :

1. Majelis Penasihat PP Persis di Bandung

2. Pesantren Persatuan Islam di Seluruh Indonesia

BIO DATA : ERY RIDWAN LATIEF, Drs. H

Hari Senin tanggal 26 Juni 1967 M bertepatan dengan 18 Rabiul Awwal 1387 H tepatnya di sebuah PUSKESMAS kecil Nambo di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, telah lahir seorang anak kelima (dari sebilan bersaudara) dengan berat 3,0 Kg, panjang 45 cm.

Di Hari ketujuh anak tersebut diaqiqahkan oleh kedua orang tuanya dengan menyembelih 2 (dua) ekor domba dan diberi nama Erry Ridwan Latief, dilahirkan dari keluarga biasa-biasa saja. Ayahnya bernama C. Suparman (anak pertama dari tiga bersaudara) hasil pernikahan Muhyi dan Shinta, ayahnya adalah seorang pegawai Departemen Agama kelahiran Muara Katapang yang waktu muda aktif di “Pandu”, Hizbullah dan Pemuda PERSIS sampai pada akhir hayatnya tetap berjuang di Jam’iyyah PERSIS, sedangkan ibunya bernama Yoyoh Komariah, seorang ibu rumah tangga (anak pertama dari dua belas saudara) hasil pernikahan H. Oyo dan Hj. Mariah yang dalam kesehariannya mengemban amanah sebagai Mubalighat Persatuan Islam Istri (PERSISTRI).

Pak Parman dan Ceu Yoyoh (begitu nama panggilannya) keduanya adalah perintis berdirinya Pemuda Persatuan Islam dan Persatuan Islam Istri di Banjaran. Erry (panggilan akrabnya) tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan masa, beliau dikhitan pada usia yang sangat terlalu kecil sekitar umur 3 tahunan, bahkan (menurutnya. pen) saya tidak tahu bagaimana situasi ketika proses khitanan tersebut dilaksanakan, karena saya di “bius” total oleh seorang mantri (bernama Gunawan) yang menanganinya. Beliau tumbuh dan berkembang. Pada usia 5 (lima) tahun, beliau sering dibawa/mengikuti ayahnya pada setiap kegiatan pengajian keliling di sekitar wilayah Kabupaten Bandung. Erry kecil disekolahkan di Madrasah Ibtidaiyyah PERSIS jalan Pajagalan Banjaran, bahkan ketika usianya menginjak 7 (tujuh) tahun sikecil ini sekolah di dua tempat Madrasah Ibtidaiyyah dan Sekolah Dasar Negeri I Banjaran.

Takdir mulai diujikan kepadanya, tepatnya usia 12 tahun (kelas 5 SD), anak kecil ini harus menerima takdir dari Allah SWT tepatnya bulan Ramadlan tahun 1979, Ayah yang ia sayangi dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Maka sejak itulah langkah anak ini menghadapi tantangan hidup yang cukup lumayan, tetapi kenyataan tersebut tidak dijadikan alasan bagi dirinya untuk hidup malas dan berleha-leha. “Saya harus Maju, Saya harus mampu meneruskan perjuangan Orang tua dan saya harus membuktikan bahwa Allah maha Kuasa dan Maha Bijaksana”. Dia mulai berpikir bagaimana caranya agar dirinya mampu membantu sekaligus meringankan tugas hidup yang diemban oleh ibu Yoyoh selaku ibunya, kemudian beliau sekolah sambil membantu Kakeknya yang pada saat itu memiliki sebuah toko Jahit di bilangan Banjaran.. Tahun 1980 Erry kecil tamat dari pendidikan SD, dan melanjutkan studinya ke SLTP Negeri Banjaran (dengan tidak meninggalkan kegiatannya di Pesantren Persatuan Islam No. 31 Banjaran). Pada saat beliau naik ke kelas tiga, mulai bakat dan kreasinya terlihat ; pertama, aktif di Pencinta Alam yang ada di sekolah tersebut, kedua, meski tidak menduduki peringkat pertama pada tingkatannya Erry yang belia sempat menjuarai Lomba Pidato Tingkat SLTP se-Kabupaten Bandung. Ketiga, sibelia ini juga sudah mulai disibukkan dengan sebuah Group Band sekolah yang manamakan diri “Well String Band”. Dari sejak inilah kariernya mulai ada peningkatan (puncaknya , menjadi juara 3 Festival Band yang diadakan oleh Generasi Muda Bogor).

Tahun 1983 anak muda yang meningkat dewasa ini melanjutkan studynya di SMU Margahayu Kab. Bandung, IPS jurusan yang disenanginya. Kariernya di Band terus berlangsung , bahkan Erry remaja ini masuk dalam tim inti “Basket Ball” di sekolahnya. Tantangan demi tantangan dilaluinya. Puncaknya , ketika Ibunya tercinta harus meninggalkannya menghadap Yang Kuasa pada saat satu tahun baru keluar dari SMU Margahayu tepatnya pada 28 Maret 1987. Amanat terakhir yang ia terima dari ibunda tercinta adalah : “Buku titinggalan Apa Loba, Tulisan-tulisan Mamah oge loba nu kudu diteruskeun ku budak-budakna (Kitab yang ditinggalkan oleh ayahmu banyak/Tulisan-tulisan Mamah banyak dan perlu diteruskan oleh anak-anaknya), Kolot maneh teu ninggalkeun harta, tapi ngawariskeun cita-cita keur perjuangan Islam (Orang tuamu tidak meninggalkan harta dan kekayaan, tetapi hanya mewariskan cita-cita untuk perjuangan Islam). Maka dengan amanat itulah Erry remaja melangkah untuk melaksanakan wasiat orang tua dan Islam pada khususnya.

Tahun 1987 Anak remaja ini mengikuti test Penerimaan Mahasiswa Baru yang diadakan oleh IAIN “Sunan Gunung Djati” Bandung, dan diterima di fakultas Sastra jurusan Sastra Arab. Namun berselang satu tahun setengah, dirinya menemui Al Ustadz KH. A. Latief Muhtar, MA (saat itu menjabat Ketua Umum PP. Persatuan Islam) untuk bersilaturrahmi dan berdiskusi, sampai pada kesimpulan dari pembicaraannya Ustadz Latief menyarankan kepadanya : “ Karena yang mendalami Sastra Arab di Keluarga PERSIS itu sangat banyak, Tidak bisakah “Antum” mengambil jurusan lain seperti Sejarah Kebudayaan Islam ?” ungkapnya. Mendengar harapan beliau itu Erry yang selalu dididik untuk ta’at pada pemimpin, menerima taushiyah Ustadz tersebut. Maka merupakan amanah terakhir yang ia terima dari beliau (ustadz Latief. Pen) yang dianggap orang tuanya itu, diambillah Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam.

Ada hal yang khas dari orang muda ini, meski hidup tanpa orang tua, tetapi selalu yakin dalam menghadapi hidup yang terkadang keluarganya sendiri tidak mengetahuinya. Satu contoh saja, karena Hobbynya nyanyi, maka dia mencari biaya kuliahnya itu dari nyanyi tersebut, bahkan tahun 1989, anak muda ini menjuarai Festival Pop Singer se Perguruan Tinggi Islam di jawa Barat. Namanya tidak asing lagi untuk kalangan IAIN. Tahun 1988 anak muda ini mengikuti Pendidikan Dasar Pencinta Alam yang diadakan oleh Mahasiswa Pencinta Kelestarian Alam (MAHAPEKA) bersama lima orang rekannya, dan mulai saat itulah ada kebiasaan baru pada dirinya, yaitu suka memanjangkan rambut dan sejak itu pula dia sering disebut-sebut oleh temannya dengan sebutan Bowie, yang sebenarnya sebutan itu sudah disandangnya ketika masih duduk di bangku SMU. Perjalanan perkuliahan berjalan terus, aktifitas di Pencinta Alam pun dijalaninya. Tahun 1990 Erry muda dipercaya oleh teman-temannya untuk memimpin MAHAPEKA sampai pada tahun 1992, bahkan saat itulah dia mulai mendapat gelar “Demonstran”, karena memang sikap dan prinsipnya sangat tidak senang apabila melihat ketimpangan-ketimpangan kebijakan di hadapan matanya. Dia bergaul dengan sesama mahasiswa yang ada di Jawa Barat bahkan sampai Jakarta sekalipun mengenalnya. Ketika ditanya apa yang melatarbelakangi pola pergaulan seperti itu. Jawabannya adalah : “ Sebagai seorang Pemuda PERSIS yang notabene pemuda Islam senantiasa harus konsisten terhadap nilai “Bai’at” di hadapan Allah SWT, tidak ada kalimat lain selain Teruskan Dakwah Rosul Ciptakan Kedaulatan Ummah, dan harus mampu memberikan Rahmat Bagi sekalian Alam”, tegasnya. Pada sa’at remaja inilah beliau tetap menyibukkan diri pada Jam’iyyah Pemuda PERSIS, meskipun ketika sedang kuliah, tidak ada seorangpun yang menduga bahwa Erry ini seorang anggota Pemuda PERSIS, mungkin karena dilihat dari lahiriah saja yang culun, cuek dan terkadang nekad.

Tepatnya bulan September 1992 Erry yang anak “pahatulalis” ini akhirnya bisa menyelesaikan study nya meski harus hidup dalam petualangan mencari makna hidup sendiri bermodalkan ingin meneruskan Dakwah orang tuanya (Dakwah Islam). Pada tahun 1992 beliau melamar ke Telkom Divre III di jalan Supratman Bandung dan alhamdulillah beliau diterima dan ditempatkan di Kopegtel Witel V. Mulailah karier bekerjanya dilaksanakan (dengan tetap tidak meninggalkan pengajian -Bahtsul Kutub- yang diadakan setiap satu kali dalam seminggu). Tahun 1994, beliau menghabiskan masa lajangnya dengan mempersunting gadis tamatan SMUN IV Bandung angkatan tahun 1993 bernama Yulia Widiasari Rahmah (anak pertama dari lima bersaudara) ayahnya H. olih Suhalih dan ibunya Hj. Atik Atisah, satu tahun rumah tangganya berjalan, sangat diluar dugaan beliau berkeinginan untuk keluar dari pekerjaan. Ketika ditanya kenapa punya keinginan tersebut ?, ternyata menurutnya : ada ketidaksepakatan mengenai syar’i yang biasa dilakukan oleh pejabat baru (atasannya. Pen) yang menurutnya itu sangat bertentangan dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. Tidak bisa ditolak lagi akhirnya beliau keluar dari pekerjaan itu dan ternyata mendapat dukungan istrinya. Berbarengan dengan peristiwa tadi dia berketetapan untuk pindah ke Singaparna Tasikmalaya kampung halaman isterinya yang kemudian ditakdirkan Allah untuk mendapat momongan bayi mungil laki-laki dan diberi nama Byan Illabiqisti Latief, tepatnya tanggal 14 September 1995.

Perjalanan hidupnya dia laksanakan dengan berbagai macam tempaan yang dihadapinya, beliau berdagang, mengajar di SMU dan apasaja yang beliau anggap mampu, bahkan tidak ketinggalan setiap ba’da subuh beliau selalu menyempatkan untuk pengajian membahas Tafsir di Ajengan Usep. Waktu berjalan terus, muncul kegundahan pada dirinya, karena terbiasa keseharian itu tidak pernah lepas dari kegiatan Dakwah di Persatuan Islam, tetapi di Singaparna nampaknya hal tersebut tidak tersantuni atau dengan kata lain banyak waktu luang yang menurutnya terbuang percuma, maka pada tahun 1997 beliau memutuskan untuk kembali lagi ke Banjaran Kampung halamannya.

Memang unik umat yang satu ini. Ada satu sikap yang mungkin sulit untuk diintervensi yang lain, termasuk keluarganya, yaitu sikap yang tidak nrimo hidup diujung telunjuk orang lain, dengan arti kata sering beliau mengatakan “ Just the way I am “ Hidup apa adanya, sebab pada dasarnya manusia diberi keleluasaan untuk bereksplorasi dalam hidup. Seperti apa yang Allah firmankan : “ Allah tidak punya kompetensi untuk merubah suatu kaum, sehingga dirinyalah yang akan merubah dirinya”. Pantas apabila terkadang beliau sulit dibawa komunikasi yang berbelit-belit, sebab keberbelitan itu adalah gambaran keragu-raguan, tidak tegas, bahkan tragisnya dirinya (orang yang terbiasa berfikir berbelit-belit) tidak mampu menikmati kelebihan yang diberikan Allah dalam memanfa’atkan akalnya. Kegiatan yang pertama yang dikerjakannya di Banjaran adalah kembali ke dunia pendidikan; Pesantren merupakan lembaga yang memberikan keteduhan hidupnya, karena diantara amanat orang tuanya adalah “membesarkan pesantren” yang ada di lingkungannya (Pesantren PERSIS No. 31 Banjaran. pen). Beliau juga diminta untuk mengelola SMU di Yayasan Handayani.

Karena Isterinya itu orang Singaparna Tasikmalaya, merupakan sebuah hal yang niscaya yang terkenal dengan motto : Hidup adalah Niaga dan Ibadah, maka beliau membuka warung kecil dibilangan Komplek Margahurip Asih Blok III no. 1 Kecamatan Banjaran yang diberi nama Kedai Hejo.

Karena dari kecil memang beliau dididik aktif dalam sebuah harokah, maka hal yang wajar bila orang yang satu ini begitu menikmati PERSIS sebagai basis lingkungan di ORMAS Islam termasuk Partai Politik yang berlandaskan Islam. Dari sejak kecil beliau sudah dilibatkan langsung dalam perjuangan ummat Islam di Partai Politik. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) saat itu yang ditekuninya mendampingi Cucu W Baehaqie dsb paman-pamannya yang membimbing dan mengarahkan dalam mengelola sebuah pergerakan di Partai Politik. Bahkan ketika Masa Orde Baru berkuasa, dirinya pernah berurusan langsung dengan penguasa pada saat itu, karena masalah berbeda persepsi mengenai Dasar Negara yang dipahami pada saat itu cukup radikal dalam mensikapi “asasulwahid” , padahal secara substansial dirinya bukan pembangkang, tetapi justeru ingin mengembalikan pemikiran rakyat pada cara berpikir para pendahulu sebagai “Founding Father” bangsa ini, bahwa lahirnya Dasar Negara Pancasila adalah sebagai visualisasi harapan Ummat Islam dalam mengembangkan Daulatul Ummah dan Daulatul Islamiyyah. Maka wajar apabila hal tersebut (kejadian masa Orde Baru. Pen) menimpa dirinya. Karena memang para pemegang kekuasaan itu kebanyakan berlindung di kebesaran Pancasila tersebut. Mereka seolah-olah ingin melindungi Pancasila, padahal justeru Pancasila dijadikan alasan untuk berkuasa yang tidak berpihak kepada rakyat. Puncaknya pada masa Reformasi, belangnya kekuasaan akhirnya bisa terbongkar berkat gigihnya perjuangan menegakan kedaulatan Rakyat yang dimotori oleh Mahasiswa Indonesia.

Menjelang Tumbangnya Orde Baru, lahir sebuah himbauan dari PP. Persatuan Islam (PERSIS) tentang menentukan pilihan dalam pemilu 1999 itu kepada Partai Bulan Bintang yaitu partai yang jujur partai yang tampil apa adanya, nama dan lambangnya tidak dipenuhi rekayasa, arti dan maknanya sama yaitu BULAN BINTANG.

Karier politiknya masuk pada periodisasi “Jilid Dua” katanya. Dirinya berargumentasi : Bahwa pertama, keberadaanya di Partai Bulan Bintang saat itu bukan karena menyatakan “cerai” dengan PPP, tetapi lebih menekankan pada aspek silaturrahmi semata ; Ketika MASYUMI dibubarkan oleh Pemerintahan Soekarno maka ummat Islam pada saat itu berkesefahaman untuk berhimpun dalam satu kekuatan Ummat, maka PERSIS pada saat itu terjun langsung dalam membesarkan partai tersebut, artinya Ummat pada saat itu memahami bahwa Partai Persatuan Pembangunan adalah rumahnya Ummat Islam dan di dalam rumah tersebut terdapat kamar-kamar yang dihuni Ormas-ormas Islam. Maka pada saat Reformasi kamar-kamar tersebut sudah merasa layak dan mampu untuk berdiri sendiri dalam shaqilahnya masing-masing. Akhirnya berjuang sama-sama dalam satu visi bukan partai. Kedua, beliau katakan : saya terlibat aktif di Partai Bulan Bintang tiada lain hanya melaksanakan Taushiyah Pimpinan Pusat yang wajib dita’ati oleh seluruh anggotanya, yang menurut penela’ahan PP PERSIS, baru Partai Bulan Bintang (pada saat itu. Pen) yang mempunyai Visi dan Misi yang jelas dan hampir sesuai dan sejalan dengan visi dan missi Persatuan Islam. Maka tahun 1999 (setelah melalui tahapan pertemuan baik di intern keluarga maupun PERSIS) akhirnya beliau didorong untuk memimpin Partai Bulan Bintang untuk tingkat Kecamatan. Pemilihan Umumpun terlaksana, sehingga memunculkan namanya pada bursa calon legislatif mewakili partai di Kecamatan Banjaran. Akhirnya hasil Pemilu 1999 itulah Allah mentakdirkan dirinya untuk masuk di lembaga DPRD Kabupaten Bandung.

Dalam melaksanakan Amanah sebagai Anggota DPRD, beliau memiliki konsep : pertama, Dalam melaksanakan missi Syiasah (makna politik. Pen) sebagai muslim tidak bisa meninggalkan akar politik Islam ketika Hijrahnya Rosulullah SAW dan Kaum Muhajirin pada saat itu ke Madinah, dimana Kekuasaan itu lahir bukan untuk meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, tetapi kekuasaan itu adalah sebuah keharusan yang wajib diperjuangkan ummat Islam, seiring dengan bergulirnya misi kerasulan yang “Rahmatan Lil ‘Alamin”, bukan saling sikut, tidak juga saling mendlolimi, tetapi sejauhmana kekuasaan itu bisa dirasakan oleh ummatnya terutama dalam melindungi dan memberikan rasa aman terhadap rakyatnya. Kedua, takdir yang diturunkan kepadanya merupakan amanah Allah yang harus mampu dipertanggungjawabkan nanti di yaumil jazaa. Ketiga, dalam usia yang masih begitu muda, beliau berharap memposisikan amanah ini sebagai proses pendalaman ilmu dalam memahami karakter bangsa yang membentuk dirinya untuk memajukan bangsa ini dengan menggunakan konsep berpikir yang sederhana dan sesuai dengan perintah Allah dan contoh yang “diwulangkan” oleh Rosulullah SAW dalam Sunnah Nya. Maka sangatlah wajar beliau berbeda pandangan (mengenai keterhormatan Anggota Dewan) dengan yang lainnya.

Menurutnya baik anggota Dewan sebagai lembaga Legistatif, para pejabat Negara (eksekutif) dan Pelaksana Yudikatif, hanyalah pengebun yang harus melaksanakan keinginan Rakyat sebagai Pemilik kebun. Bohong besar apabila segala kebijakan yang dikeluarkan itu untuk kepentingan rakyat, tetapi rakyat tidak merasakan keuntungannya, bahkan justeru kekuasaan itu dijadikan ajang untuk memperkaya diri, naudzubillah.

Wajar apabila dalam melaksanakan tugasnya anggota dewan yang satu ini seolah-olah terbiasa hidup dalam Isue yang senantiasa menimpanya, yang jelas cukup bisa difahami apabila seorang hamba Allah membawa missi kebenaran (haq), maka di dalamnya terdapat tantangan-tantangan, beliau mencontohkan : ketika Muhammad kecil tumbuh dan berkembang, maka orang Quraisy menyebutnya “Al Amien” (manusia jujur), tetapi ketika Muhammad membawa missi kerasulan, maka berubahlah gelar beliau menjadi Muhammad yang “Majnun” , lalu bagaimana sikap beliau menghadapi “gelar” baru itu, sang pembawa Risalah Allah tersebut tidak lalu menyatakan penolakan terhadap orang Quraisy, tetapi beliau buktikan dengan satu sikap penjelmaan Kalamullah “ dan tidak semata-mata kami mengutus (Muhammad), kecuali sebagai Rahmat bagi sekalian alam”. Maka Prinsip pengemban amanah dakwah adalah memberikan contoh yang baik kepada ummatNya, senantiasa menempati janji dan senantiasa bersikap jujur dan adil sesuai dengan tuntunan Alquran dan alhadits. Terakhir beliau mengungkapkan sebuah sabda Rosulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari : Barang siapa yang ditakdirkan Allah menjadi orang yang “baik” dan terpilih, maka diturunkan cobaan kepadanya. (HR. Bukhari). Artinya Ciri manusia hidup adalah adanya tantangan dan cobaan, maka apabila kita ingin terlepas atau bebas dari tantangan itu, maka tidak ada kata lain selain lepaslah dari kehidupan ini. Konkritnya : Ciri manusia hidup adalah menghadapi tantangan, apabila tidak mau ada cobaan dan tantangan itu bukan cirri manusia hidup (mati).

Pada saat tulisan ini dibuat beliau dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama : Byan Illabiqisti Latief, Binar Miladifiqhan Latief, Biyadhika Raksanagari Latiefah,Brilian Rahmaning Putri Latiefah (lahir pada Hari Rabu tanggal 9 April 2003 pukul 07.00 wib) dan Barami Maulidajindi Latiefah (lahir pada hari Sabtu 10 Mei 2008 pukul 03.15 wib dinihari di RS. Muhammadiyah Bandung). Beliau menempati rumah kecil di Gg. Muksan No. 61 Rt. 03 Rw. IV Desa Ciapus Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Kode Pos 40377 Telp/Fax. (022) 5947515 email : eryridwan_67@yahoo.co.id / yb1bwi@yahoo.com

Perjalanan hidup di dunia politik, beliau lewati dengan keshabaran dan keikhlasan. Bahkan sangat diluar dugaannya, dimana perjalanan tersebut di atas harus dilewati bak seperti karang ditempa gelombang. Kenapa tidak, pada akhirnya beliau harus legowo menerima kenyataan pahityaitu lengser (karena terjadi “kudeta politik”) dari jabatan Sekretaris DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Bandung tapi kenyataan tersebut beliau terima sebagai realitas politik semata, buktinya di Pemilu 2004 (meski dalam kondisi terdzolimi ) justeru beliau mampu mendongkrak raihan suara di internal partai terbanyak diatas teman-temannya yang lain, meski pada akhirnya beliau menetapkan sikap untuk “coolling Down” dari dunia politik praktis. Hal tersebut dibuktikan pada tanggal 16 Mei 2005 beliau mengeluarkan pernyataan : “ saya akan menyimpan semua atribut dan posisi di partai politik, untuk berkonsentrasi pada Jam’iyyah Persatuan Islam”, yang pada akhirnya berdasarkan hasil Musyawarah Daerah Persatuan Islam yang ke IV di Pameungpeuk beliau menerima amanat untuk melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Pimpinan Daerah (PD) Persatuan Islam Kabupaten Bandung sampai sekarang.Meski banyak pertanyaan dari para pendukungnya mengenai lepasnya aktifitas beliau di Partai politik, beliau hanya menjawab : “Perkembangannya akan terlihat di sekitar tahun 2008, jabatan politik itu bukan segalanya koq”.

Politisi Muda lulusan S2 (strata dua) Universitas Islam Negeri “Sunan Gunung Djati ” Bandung konsentrasi Studi Masyarakat Islam ini Banyak didatangi oleh para petinggi Partai Politik (di luar Partai Bulan Bintang pen) yang memintanya untuk bergabung dengan mereka, tetapi beliau justeru menjawab dengan jawaban yang sangat taktis : “Selama Partai Bulan Bintang tetap konsisten dalam memperjuangkan Syari’at Islam, maka dirinya tidak akan pernah bergeser untuk tetap membesarkan Partai yang berlambangkan Bulan Bintang ini“. Akhirnya beliau memutuskan untuk ikut lagi dalam pertarungan politik di 2014 , maju dicalonkan untuk DPRD Kabupaten Bandung di nomor urut 2 dari Daerah Pemilihan Bandung VII (Kec. Pameungpeuk, Arjasari, Banjaran, Cangkuang, Cimaung dan Pangalengan). Selamat berjihad stadz.. !!!. Wallahu a’lam bish-shawab. (Gaban : Al-Harokah)

“ Menakar Peran Politik Umat Islam ”

Muqadimah

Ketika kita bicarakan : “ Menakar Peran Politik Umat Islam ”, seolah-olah kita masuk pada satu pilihan kondisi –yang terlalu berani- melakukan proses pengkajian terhadap hal-hal yang sangat rentan melahirkan pertentangan pemahaman. Padahal berbicara Umat Islam secara otomatis kita sedang berbicara tentang diri kita sendiri, yang telah berbai’at di hadapan Allah untuk siap menjadi penerus perjuangan Rasulullah SAW dan siap berpegang teguh pada tali (agama) Allah serta berimplikasi pada satu sikap yang siap untuk tidak bercerai berai, sesuai dengan firman Allah SWT : Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai (QS. Ali Imran : 103 ).

Langkah untuk menyerap limpahan -menuju- wawasan yang berkualitas, tentunya tidak dipersepsi bisa memberikan segalanya dan serba komprehensif. Kita bisa berujar layaknya Socrates yang dengan bijak mengakui “yang aku tahu adalah bahwa aku semakin tidak tahu apa-apa.” Tapi selanjutnya kita akan berani mengatakan “yang aku tahu adalah aku semakin tahu apa-apa”. Artinya, walaupun kita nantinya tidak sebijak socrates, tetapi paling tidak kita lebih “percaya diri” daripada Socrates.

Samuel P Huntington dalam bukunya “The Clash of Civilizations and Remaking of World Order”: Di benak kita tersembunyi asumsi-asumsi, bias-bias serta prasangka-prasangka yang “Membimbing” kita tentang bagaimana mempersepsi suatu realitas, tentang fakta-fakta yang kita lihat dan bagaimana kita menilai manfaat serta kebaikannya.

Salah-satu model berpikir yang senantiasa -minimal- harus ada di benak umat Islam diantaranya adalah : Umat Islam harus mampu ;

1. mengatur dan menggeneralisasikan realitas;

2. memahami hubungan-hubungan kausal di antara berbagai fenomena;

3. melakukan antisipasi dan, jika beruntung, melakukan prediksi terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi di masa yang akan datang;

4. memilah-milah mana yang penting dan yang tidak penting, dan;

5. menempuh jalan yang memungkinkan kita untuk mencapai tujuan tujuan kita.

Perjalanan Politik Umat Islam

Membahas perjalanan politik Umat Islam tidak bisa lepas dari proses berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan diproklamirkan pada hari Jum’at, tanggal 17 Agustus 1945 di jalan Pegangsaan Timur Jakarta. Kenapa demikian, karena tokoh-tokohnya seperti ; Tuan A. Hasan dan Moch. Natsir dll juga turut ambil bagian dalam “Membangun karakter Bangsa” melalui “symbol” Bung Karno sebagai salah satu Proklamator Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berikut kutipan Surat-Surat Islam dari Endeh semasa Bung Karno hidup dalam masa pengasingan di Endeh Flores, dalam buku “Dibawah Bendera Revolusi” cetakan pertama hal 325 dan 338 :

DARI IR. SUKARNO KEPADA TUAN. A. HASSAN, GURU "PERSATUAN ISLAM", BANDUNG

No.1. . Endeh, 1 Desember 1934.

Assalamu'alaikum,

Djikalau saudara-saudara memperkenankan, saja minta saudara mengasih hadiah kepada saja buku-buku jang tersebut dibawah ini: 1 Pengadjaran Shalat, 1 Utusan Wahabi, 1 Al-Muchtar, 1 Debat Talqien, 1 Al-Burhan compleet, 1 Al-Djawahir.

Kemudian daripada itu, djika saudara-saudara ada sedia, saja minta sebuah risalah jang membitjarakan soal "sajid". Ini buat saja bandingkan dengan alasan-alasan saja sendiri tentang hal ini. Walaupun Islam zaman sekarang menghadapi soal-soal jang beribu-ribu kali lebih besar dan lebih sulit daripada soal "sajid" itu, maka toch menurut kejakinan saja, salah satu ketjelaan Islam zaman sekarang ini, ialah pengeramatan manusia jang menghampiri kemusjrikan itu. Alasan-alasan kaum "sajid", misalnja mereka punja brosjur "Bukti kebenaran", saja sudah batja, tetapi tak bisa mejakinkan saja. Tersesatlah orang jang mengira, bahwa Islam mengenal suatu "aristokrasi Islam". Tiada satu agama jang menghendaki kesama-rataan lebih daripada Islam. Pengeramatan manusia itu, adalah salah satu sebab jang mematahkan djiwanja sesuatu agama dan ummat, oleh karena pengeramatan manusia itu, melanggar tauhid. Kalau tauhid rapuh, datanglah kebentjanaan!

Sebelum dan sesudahnja terima itu buku-buku, jang saja tunggu-tunggu benar, dan mudah-mudahan nanti buku tersebut dibatja oleh banjak orang Indonesia agar bisa mendapat inspiration daripadanja. Sebab, sesungguhnja buku tersebut penuh dengan inspiration. Inspiration bagi kita punja bangsa jang begitu muram dan kelam hati, inspiration bagi kaum Muslimin jang belum mengerti betul-betul artinja perkataan “Sunnah Nabi”, - jang mengira, bahwa sunnah Nabi S.a.w itu hanja makan korma dibulan Puasa dan celak- mata dan sorban sahadja !.

Saudara, please tolonglah. Saja mengutjap beribu-ribu terima kasih.

Wassalam, SUKARNO

Surat-surat Islam dari Ir. Soekarno kepada A. Hassan dapat menjadi saksi begitu dekatnya Soekarno dengan A. Hassan, dan merupakan salah satu bukti dari perjalanan “High Politic”nya -melalui tokoh-tokohnya- dalam peta politik nasional, bahkan Internasional.

Peran Politik Umat Islam … ?

Setelah mendalami perjalanan pergerakkan Umat islam di arena politik global, tentu lahir sebuah pertanyaan besar : “Bagaimana seharusnya peran politik Umat Islam ?”. Pertanyaan ini sangat menarik untuk kita kaji. Kenapa demikian, karena kondisi masyarakat bangsa ini sedang terombang-ambing arus politik global, dimana hilangnya rasa percaya diri baik dalam interaksi antar warga negaranya, interaksi dengan bangsa-bangsa dunia maupun tidak bisa mempercayai orang –kelompok- yang lain.

Mari kita kerucutkan pada pengkajian bagaimana seharusnya umat Islam bersikap, baik dalam interaksi sebagai warga negara, maupun sebagai satu komunitas Muslim yang bercita-cita ingin melaksanakan kehidupan yang sesuai dengan tuntunan al-Qur’an dan as-Sunnah seperti termaktub dalam sila pertama Pancasila yaitu : “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Kewajiban Melaksanakan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya”.

Kajian saat ini dibangun oleh 3 (tiga) tahapan berpikir : pertama, bagaimana memahami kondisi masyarakat -bangsa- Indonesia saat ini ? kedua, bagaimana realitas pandangan masyarakat terhadap peran partai politik di Indonesia dan ketiga, bagaimana seharusnya Persis berperan dalam mengapresiasi peta politik negara ini ?.

Pertama, dengan berakhirnya masa Orde Baru diganti oleh Orde “Reformasi” apalagi dengan munculnya BJ Habibie sebagai Presiden RI ke 3 (tiga), dimana kran kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat dibuka, maka seluruh lapisan masyarakat baik Eksekutif, Legislatif, masyarakat biasa, bahkan tukang becak sekalipun, mereka begitu lantangnya mengeluarkan pernyataan-pernyataan politik, argumen dan analisa politik bak sebagai politisi. Tetapi pada perkembangan selanjutnya ketika perubahan negara yang diharapkan akan mampu merubah kondisi rakyat pada satu tingkatan -kemakmuran rakyat-, akhirnya mereka kecewa ketika justeru lembaga yang diharapkan mampu menjadi corong kebebasan melalui keterwakilan di lembaga-lembaga politik seperti DPR/MPR ternyata tidak mampu menjawab problematika hidup mereka, tapi justeru sebaliknya para politisi yang menjadi “kareueus” (kebanggaan . pen) mereka, hanya asyik sibuk mengurusi diri sendiri dan keluarganya saja bahkan tidak kurang -dari realitas yang ada- mereka hanya menambah sesaknya ruang-ruang tahanan gara-gara ulah mereka yang telah melakukan tindak korupsi dan penyelewengan-penyelewengan lainnya. Tragis memang bangsa ini.

Kedua, akibat dari kondisi di atas masyarakat Indonesia sekarang kembali pada kondisi hilang kepercayaan, saling meragukan satu dengan yang lainnya bahkan cenderung apatis. Kepercayaan terhadap partai-partai mulai pudar, karena ternyata partai hanya menjadikannya (rakyat pen) sebagai obyek politik belaka, ketika tujuan politiknya tercapai, maka rakyat yang mendukungnya dengan setia ditinggalkan begitu saja. Kondisi inilah yang mejadi penyebab sebegitu tercorengnya pemerintahan Indonesia di mata rakyatnya, apalagi di mata Internasional. Peristiwa Ambalat, lepasnya Timor Timur, munculnya gerakan-gerakan separatis yang ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dsb, hal tersebut merupakan realitas politik yang tidak bisa kita pungkiri. Akhir-akhir ini muncul peristiwa pemukulan wasit Karate Indonesia yang dilakukan oleh Polisi Diraja Malaysia, hal tersebut bukanlah sebuah simbol pelecehan terhadap perwasitan saja, tetapi lebih luas lagi peristiwa tersebut merupakan pelecehan terhadap Bangsa Indonesia khususnya di mata bangsa-bangsa di Asia Tenggara -konon khabarnya penyebab semuanya itu merupakan perlawanan negara-negara tetangga atas kebijakan Pemerintahan Indonesia yang tidak mau lepas dari persahabatannya dengan Amerika Serikat, dimana masyarakat Muslim dunia sepakat menyatakan bahwa Amerika Serikatlah yang menjadi biang keladi “Teroris Dunia”. Kondisi tersebut sungguh menambah kelamnya sejarah bangsa ini.

Ketiga, bagaimana seharusnya umat Islam berperan dalam mengapresiasi peta politik negara ini ?. Jawabannya ada pada sejauhmana naluri kebangsaan umat Islam, realitas politik bangsa tentunya dapat dijadikan salah-satu argumentasi politik. Umat Islam tidak perlu melakukan kesalahan politik lagi, apalagi setelah Mahkamah Konstitusi meloloskan “Calon Independen” dalam peta politik bangsa, dimana kekuatan politik saat ini sudah tidak lagi berada di tangan partai-partai politik, tetapi berada di tangan kekuatan rakyat, LSM, dan Organisasi Masyarakat. Partai Politik saat ini sedang mengalami kehilangan rasa percaya diri, maka mereka banyak melakukan Political Intrude -politik yang bermaksud mengganggu- dengan dalih “silaturrahmi politik”, sekali lagi hal tersebut merupakan jebakan politik saja. Sikap politik umat Islam sesungguhnya tidak diarahkan pada proses dukung mendukung, tapi dapat dimaknai ; bagaimana Umat Islam merealisasikan “the hidden program” nya yaitu : “Terlaksananya syariat Islam berlandaskan al-Qur’an dan as-Sunnah secara kaffah dalam segala aspek kehidupan,” dalam bingkai pendidikan dan dakwah. Umat Islam tidak bermain api masuk ke dalam jebakan politik yang mereka siapkan, tetapi Umat Islam harus mampu mengatur arus politik bangsa dengan menyiapkan kader yang memiliki “Militansi Ummah”, tidak tertipu oleh janji-janji politik dengan melakukan langkah politik yang -justeru- akan merusak harga diri umatnya tersebut; menjual kekuatan ummat dengan memberikan dukungan baik terhadap partai-partai politik maupun kepentingan-kepentingan politik seseorang di setiap wilayah politik praktis. Makna partisipasi politik –penekanannya- bukan pada proses dukung mendukung, tetapi Umat Islam harus siap jadi bagian yang utuh, independen, dan memiliki karakter yang jelas, tegas dan berakhlakul karimah. Umat Islam yang diberi tanggungjawab penuh untuk mewakili umat dalam percaturan politik praktis, dia tidak mencampur adukan kepentingan dirinya, harus mampu membawa karakter "Ummah" dimanapun mereka beraktifitas, bukan justeru sebaliknya dia membawa karakter "luar" dan melakukan uji coba politik di dalam wilayah pergerakannya sendiri.

Khatimah

Sayid Muhammad Baqir ash-Shadr mengatakan bahwa: “Orang Barat -Yahudi dan Nashrani- dalam membangun peran politiknya lebih melihat ke bumi dengan berdasarkan spirit penguasaan, sehingga bertendensi materialis, sedang orang Timur -Islam- lebih melihat ke langit karena perintah langit (Allah) memposisikan mereka sebagai khalifah di muka bumi, sehingga bertendensi religius.

Aplikasi pergerakan yang sesungguhnya adalah sejauhmana kita dapat melaksanakan seluruh aktivitas kehidupan dengan berlandaskan firman Allah SWT : “Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai” (QS. Ali Imran : 103 ), serta melaksanakan komitmen dakwah dalam mewujudkan “Terlaksananya syariat Islam berlandaskan al-Qur’an dan as-Sunnah secara kaffah dalam segala aspek kehidupan.”. Wallah a’lam bish shawab.

*Sekretaris FKUB (forum Kerukunan Umat Beragama) Kabupaten Bandung

Sekretaris ORARI Daerah Jawa Barat

Wakil Ketua ICMI ORDA Kabupaten Bandung

Wakil Ketua ORARI Lokal Bandung Selatan

Sekretaris Bidang Pendidikan & Kebudayaan MUI Kabupaten Bandung

FKUB KAB. BANDUNG NEWS