Persatuan Islam (Persis) berencana membangun universitas di Ciganitri Kab. Bandung. Pemerintah menyatakan kesediaannya membantu merealisasikan rencana tersebut yang dinyatakan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani antara Ketua Persis Maman Abdurahman dan Menteri Pendidikan Nasional M. Nuh dalam Muktamar XIV Persis di Kota Tasikmalaya, Sabtu (25/9).
Dalam nota kesepahaman itu tidak disebutkan secara detail bantuan apa yang akan diberikan pemerintah. Namun nota kesepahaman itu menjadi payung hukum kerja sama antara Persis dan pemerintah. Tidak hanya dengan Kementerian Pendidikan Nasional, kerja sama itu juga mungkin dilakukan dengan kementerian-kementerian yang lain.
"Selama muktamar ini tentu ada ide macam-macam. Mana ide yang bisa dikerjasamakan dengan kementerian. Pada prinsipanya sudah sah. Ibarat pengantin, akad nikah sudah. Kami lebih berposisi sebagai istri. Artinya suaminya Persis mau apa, silakan," kata M. Nuh.
Ketua Umum Persis Maman Abdurrahman mengatakan, rencana kini yang sedang disiapkan Persis ialah pendirian sebuah universitas umum. Persis sudah menyiapkan tanah di Ciganitri Kab. Bandung, berada di lokasi yang sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam (STIA) milik Persis. Luas lahan yang sudah disiapkan sekitar 2 hektare.
"Jurusannya tidak hanya agama. Rencananya ada ekonomi syariah, ilmu hukum, teknologi, pertanian, dan peternakan. Sekarang ini kami sedang mengkaji agar jurusan-jurusannya tidak tumpang tindih dengan yang sudah ada.Kami berharap ini bisa menjadi sarana pengembangan sumber daya manusia Persis," katanya.
Sampai saat ini, Persis telah memiliki 445 sekolah dari tingkat sekolah dasar hingga pendidikan menengah atas. Selain itu, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik Persis tersebar di tiap desa.
Ekonomi rakyat
Dalam pidatonya di depan peserta muktamar, Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan, sedikitnya lima kementerian siap menandatangani nota kesepahaman dengan Persis untuk mengembangkan perekonomian rakyat. Lima kementerian itu, yakni Kementerian Kelautan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian UMKM, dan Kementerian Perindustrian.
Pada tahun ini terdapat 13 persen atau sekitar 31 juta penduduk miskin di Indonesia. Menurut Hatta, sebagian besar merupakan umat Islam yang bekerja sebagai petani, nelayan, dan buruh.
"Kami akan terus berupaya menekan angka kemiskinan ini, di antaranya dengan menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan menanamkan mental berwirausaha kepada masyarakat," katanya.
Hatta menuturkan, nota kesepahaman dari lima kementerian itu dibuat terutama untuk meningkatkan keterampilan (capacity building) masyarakat agar tercapai kemandirian ekonomi.
Menurut dia, peningkatan keterampilan merupakan hal yang perlu dipersiapkan dalam menjalankan usaha selain modal dan pemasaran.
Sementara itu, Hatta juga mendukung penerapan ekonomi berbasis syariah yang mulai diminati masyarakat. Menurut Hatta, kini bank syariah tengah dilirik pusat keuangan- keuangan di dunia. Pertumbuhan bank syariah di Indonesia, kata dia, cukup pesat. "Pada tahun 90-an hanya ada belasan, sedangkan pada 2000-an sudah mencapai ratusan," katanya.
Untuk mengembangkan bank syariah ini, menurut Hatta, ada beberapa peran yang bisa dilakukan Persis, di antarnya sebagai motivator dan fasilitator. Hatta menambahkan, pemerintah akan bekerja sama dengan Persis dengan memberikan pembiayaan langsung.
Ketua Umum Persis H. Maman Abdurrahman menyambut baik hal ini. Dia mengatakan, dengan sejumlah bantuan itu, Persis akan mendorong sejumlah SDM-nya di berbagai daerah untuk mengembangkan produksi pertanian, perikanan, dan hasil bumi. "Jadi, jangan sampai ada impor makanan lagi ke negeri ini," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar