1.
Sejarah
Kesultanan Aceh
Darussalam memulai pemerintahannya ketika Kerajaan Samudera Pasai sedang berada
di ambang keruntuhan. Samudera Pasai diserang oleh Kerajaan Majapahit hingga
mengalami kemunduran pada sekitar abad ke-14, tepatnya pada 1360. Pada masa
akhir riwayat kerajaan Islam pertama di nusantara itulah benih-benih Kesultanan
Aceh Darussalam mulai lahir. Kesultanan Aceh Darussalam dibangun di atas
puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha yang pernah ada sebelumnya,
seperti Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra, dan
Kerajaan Indrapura. Dari penemuan yang dilacak berdasarkan penelitian batu-batu
nisan yang berhasil ditemukan, yaitu dari batu nisan Sultan Firman Syah, salah
seorang sultan yang pernah memerintah Kesultanan Aceh, didapat keterangan bahwa
Kesultanan Aceh beribukota di Kutaraja (Banda Aceh). Pendiri sekaligus penguasa
pertama Kesultanan Aceh adalah Sultan Ali Mughayat Syah yang dinobatkan pada
Ahad, 1 Jumadil Awal 913 Hijriah atau tanggal 8 September 1507 Masehi.
Keterangan
mengenai keberadaaan Kesultanan Aceh Darussalam semakin terkuak dengan
ditemukannya batu nisan yang ternyata adalah makam Sultan Ali Mughayat Syah. Di
batu nisan pendiri Kesultanan Aceh Darussalam yang berada di Kandang XII Banda
Aceh ini, disebutkan bahwa Sultan Ali Mughayat Syah meninggal dunia pada 12
Dzulhijah tahun 936 Hijriah atau pada 7 Agustus 1530. Selain itu, ditemukan
juga batu nisan lain di Kota Alam, yang merupakan makam ayah Sultan Ali
Mughayat Syah, yaitu Syamsu Syah, yang menyebutkan bahwa Syamsu Syah wafat pada
14 Muharram 737 Hijriah. Sebuah batu nisan lagi yang ditemukan di Kuta Alam
adalah makam Raja Ibrahim yang kemudian diketahui bahwa ia adalah adik dari
Sultan Ali Mughayat Syah.
Menurut catatan
yang tergurat dalam prasasti itu, Raja Ibrahim meninggal dunia pada 21 Muharram
tahun 930 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 30 November 1523. Raja Ibrahim
merupakan tangan kanan Sultan Ali Mughayat Syah yang paling berani dan setia.
Ibrahimlah yang memimpin serangan-serangan Aceh Darussalam terhadap Portugis,
Padir, Daya, dan Samudera Pasai, hingga akhirnya Ibrahim gugur sebagai pahlawan
dalam pertempuran besar itu. Tanggal-tanggal yang ditemukan di
prasasti-prasasti di atas dengan sendirinya mengandung arti untuk dijadikan
pegangan dalam menentukan jalannya catatan sejarah di Aceh dalam masa-masa yang
dimaksud (H. Mohammad Said a, 1981:157).
Prasasti Peninggalan Kesultanan Aceh yang ditengarai sebagai Singgasana Sultan Aceh
Aceh adalah
wilayah yang besar dan dihuni oleh beberapa pemerintahan besar pula. Selain
Kesultanan Aceh Darussalam dan Samudera Pasai, di tanah ini telah berdiri pula
Kerajaan Islam Lamuri selain Kesultanan Malaka yang memiliki peradaban besar di
Selat Malaka. Kemunculan Kesultanan Aceh Darussalam tidak lepas dari eksistensi
Kerajaan Islam Lamuri. Salah seorang sultan yang terkenal dari Kerajaan Islam
Lamuri adalah Sultan Munawwar Syah. Sultan inilah yang kemudian dianggap
sebagai moyangnya Sultan Aceh Darussalam yang terhebat, yakni Sultan Iskandar
Muda. Pada akhir abad ke-15, dengan terjalinnya suatu hubungan baik dengan
kerajaan tetangganya, maka pusat singgasana Kerajaan Lamuri dipindahkan ke
Mahkota Alam, yang dalam perkembangannya menjadi Kesultanan Aceh Darussalam
(Rusdi Sufi & Agus Budi Wibowo a, 2006:72-73).
Sejarah Kesultanan
Aceh Darussalam ternyata tidak termasuk dalam sejarah Islam pada umumnya dalam
keseluruhan sejarah universal. Dalam Hikayat Aceh, seperti yang dianalis
Denys Lombard dalam bukunya yang berjudul “Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar
Muda (1607-1636)”, bab mengenai Kesultanan Aceh Darussalam hanyalah satu keping
dari pekerjaan tatahan, satu batu dari gedung yang lebih besar, tetapi tertumpu
pada tokoh satu orang, yaitu Sultan Iskandar Muda. Sultan terbesar dari Aceh
ini justru bukan merupakan pemimpin dari generasi awal Kesultanan Aceh
Darussalam. Meski siapa penulis Hikayat Aceh tidak diketahui dan tidak
tersimpan pula tanggal mengenai penyusunan karyanya, namun bisa dikatakan bahwa
Hikayat Aceh tersebut disusun selama masa pemerintahan Sultan Iskandar
Muda (1607-1636) dan bahwa raja itu menyuruh salah seorang pujangga istananya
untuk menyusun riwayat hidupnya (Denys Lombard, 2007:43).
Mengenai asal-usul
Aceh sendiri masih belum dapat dikuak dengan jelas karena, selain banyaknya
versi, sedikit banyak sumber yang menjelaskan tentang riwayat Aceh masih
sebatas mitos atau cerita rakyat. Masih menurut Lombard, sumber sejarah
mengenai asal-usul Aceh yang berupa cerita-cerita turun-temurun tersebut sukar
diperiksa kebenarannya. Mitos tentang orang Aceh, tulis Lombard, misalnya
seperti yang dikisahkan oleh seorang pengelana Barat yang sempat singgah di
Aceh. John Davis, nama musafir itu, mencatat bahwa orang Aceh mengganggap diri
mereka keturunan dari Imael dan Hagar (Nabi Ismail dan Siti Hajar). Tiga abad
kemudian, Snouck Hugronje mengungkapkan bahwa dia telah mendengar cerita
tentang seorang ulama sekaligus hulubalang bernama Teungku Kutakarang (wafat
pada November 1895), yang menganggap orang Aceh lahir dari percampuran dari
orang Arab, Persi, dan Turki. Menurut analisis Lombard, hegemoni semacam ini
sengaja diciptakan sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah Eropa (Lombard,
2007:62).
Dalam buku karya
Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo yang berjudul “Kerajaan-kerajaan Islam di Aceh”
(2006), dikemukakan bahwa yang disebut Aceh ialah daerah yang sekarang
dinamakan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (sebelumnya bernama Provinsi Daerah
Istimewa Aceh). Tetapi pada masa Aceh masih sebagai sebuah kerajaan/kesultanan,
yang dimaksud dengan Aceh ialah yang sekarang dikenal dengan Kabupaten Aceh
Besar atau dalam bahasa Aceh disebut Aceh Rayeuk. Untuk nama ini, ada
juga yang menyebutkan nama Aceh Lhee Sago (Aceh Tiga Sagi). Selain itu,
terdapat pula yang menggunakan Aceh Inti (Aceh Proper), atau “Aceh yang
sebenarnya” karena daerah itulah yang pada mulanya menjadi inti Kesultanan Aceh
Darussalam dan juga letak ibukotanya, untuk menamakan Aceh.
Nama Aceh sering
juga digunakan oleh orang-orang Aceh untuk menyebut ibukota kerajaannya, yakni
yang bernama Bandar Aceh atau secara lengkapnya bernama Bandar Aceh Darussalam.
Tentang nama Aceh belum ada suatu kepastian dari mana asal dan kapan nama Aceh
itu mulai digunakan. Orang-orang asing yang pernah datang ke Aceh menyebutnya
dengan nama yang berbeda-beda. Orang-orang Portugis dan Italia menyebutnya
dengan nama “Achem”, “Achen”, dan “Aceh”, orang Arab menyebut “Asyi”. “Dachem”,
“Dagin”, dan Dacin”, sedangkan orang Cina menyebutnya dengan nama “Atje” dan
“Tashi” (Sufi & Wibowo a, 2006:73-74).
Letak Ibukota Kesultanan Aceh, Kutaraja, yang kemudian
dikenal dengan Nama Bandar Aceh Darussalam
Dalam karya Rusdi
Sufi dan Agus Budi Wibowo yang lain, yaitu yang terangkum dalam buku dengan
judul “Ragam Sejarah Aceh” (2004), disebutkan bahwa selain sebagai penyebutan
nama tempat, Aceh juga merupakan nama salah satu suku bangsa atau etnis sebagai
penduduk asli yang mendiami Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Terdapat cukup
banyak etnis yang bermukim di wilayah Aceh, yakni etnis Aceh, Gayo, Alas,
Tamiang, Aneuk, Jamee, Kluet, Simeulue, dan Singkil. Suku-suku bangsa yang
mendiami wilayah Aceh, termasuk suku bangsa Aceh, itu telah eksis semenjak Aceh
masih berupa sebuah kerajaan/kesultanan (Rusdi Sufi & Agus Budi Wibowo b,
2004:1-2).
Sementara itu,
menurut penelitian K.F.H. van Langen yang termaktub dalam karya ilmiah berjudul
“Susunan Pemerintahan Aceh Masa Kesultanan” (1986), dituliskan bahwa menurut
cerita-cerita rakyat, penduduk asli Aceh disebut Ureueng Mante. Sejauh mana
riwayat itu dapat dianggap benar dan apakah Mante itu termasuk juga dalam suku
Mantra yang mendiami daerah antara Selangor dan Gunung Ophir di Semenanjung
Tanah Melayu, menurut van Langen, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus
dipecahkan lagi dalam studi perbandingan bahasa Melayu-Polinesia. Tetapi sejauh
masalah itu belum dapat dipecahkan, maka tetaplah bisa dianggap bahwa Mante
adalah penduduk asal daerah Aceh, terutama karena nama itu tidak merujuk pada
penduduk asal suku-suku bangsa lain (K.F.H. van Langen, 1986:3).
a.
Masuknya Kolonialisme Barat
Kedatangan bangsa
Eropa, dalam hal ini Portugis selaku bangsa Eropa yang pertama kali tiba di
Aceh, menjadi salah satu faktor utama runtuhnya Kerajaan Samudera Pasai, selain
juga disebabkan serangan Majapahit. Pada 1508, atau kurang dari setahun setelah
Sultan Ali Mughayat Syah memproklamirkan berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam,
armada Portugis pertama yang dipimpin Diogo Lopez de Sequeira tiba di perairan
Selat Malaka. Armada de Sequeira ini terdiri dari empat buah kapal dengan
perlengkapan perang. Namun, kedatangan rombongan calon penjajah asal Portugis
yang pertama ini tidak membuahkan hasil yang gemilang dan terpaksa mundur
akibat perlawanan dari laskar tentara Kesultanan Malaka.
Kedatangan armada
Portugis yang selanjutnya pun belum menunjukkan peningkatan yang
menggembirakan. Pada Mei 1521, penguasa Kesultanan Aceh Darussalam yang
pertama, Sultan Ali Mughayat Syah, memimpin perlawanan dan berhasil mengalahkan
armada Portugis yang dipimpin Jorge de Britto yang tewas dalam pertempuran di
perairan Aceh itu. Dalam menghadapi Kesultanan Aceh Darussalam dan keberanian
Sultan Ali Mughayat Syah, Portugis membujuk Kerajaan Pedir dan Samudera Pasai
untuk mendukungnya. Setelah mengalami kekalahan dari Kesultanan Aceh
Darussalam, armada Portugis kemudian melarikan diri ke Kerajaan Pedir, namun
pasukan Aceh Darussalam tetap mengejar dan sukses menguasai wilayah Kerajaan
Pedir. Pihak Portugis bersama Sultan Ahmad, Raja Kerajaan Pedir, melarikan diri
lagi dan mencari perlindungan ke Samudera Pasai. Pasukan Sultan Ali Mughayat
Syah meneruskan pengejarannya dan berhasil mematahkan perlawanan Pasai pada
1524. Sejumlah besar rampasan yang berupa alat-alat perang, termasuk meriam,
digunakan tentara Aceh Darussalam untuk mengusir Portugis dari bumi Aceh.
Kekalahan Portugis
tersebut sangat memalukan karena pasukan Aceh Darussalam mendapat barang-barang
rampasan dari alat-alat perang milik Portugis yang lebih memperkuat Aceh
Darussalam karenanya (Said a, 1981:187). Sultan Ali Mughayat Syah memang
dikenal sebagai sosok pemimpin yang pemberani dan penakluk yang handal. Selain
berhasil mengusir Portugis serta menundukkan Kerajaan Pedir dan Samudera Pasai,
Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Ali Mughayat Syah, juga
meraih kegemilangan dalam menaklukkan beberapa kerajaan lainnya di Sumatra,
seperti Kerajaan Haru, Kerajaan Deli, dan Kerajaan Daya.
Beberapa catatan
dari Barat, salah satunya yang ditulis oleh C.R. Boxer, mengatakan bahwa
menjelang tahun 1530 armada perang Kesultanan Aceh Darussalam sudah mendapat
kelengkapan perang yang cukup lengkap dan mutakhir. Bahkan, sejarawan Portugis
sendiri, Fernao Loper de Costanheda, menyebut bahwa Sultan Aceh (Ali Mughayat
Syah) lebih banyak memperoleh pasokan meriam dibandingkan dengan benteng
Portugis di Malaka sendiri. Selain itu, menurut pejalan dari Barat lainnya,
Veltman, salah satu rampasan paling berharga dari Samudera Pasai yang berhasil
dibawa pulang oleh Sultan Ali Mughayat Syah adalah lonceng besar yang kemudian
diberi nama “Cakra Dunia”. Lonceng bersejarah merupakan hadiah dari Laksamana
Cheng Ho kepada Raja Samudera Pasai ketika panglima besar dari Kekaisaran
Tiongkok itu berkunjung ke Pasai pada awal abad ke-15 (Said a, 1981:168).
Sultan Ali
Mughayat Syah memerintah Kesultanan Aceh Darussalam hanya selama 10 tahun.
Menurut prasasti yang ditemukan dari batu nisan Sultan Ali Mughayat Syah,
pemimpin pertama Aceh Darussalam ini meninggal dunia pada 12 Dzulhijah tahun
936 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 1530 Masehi. Kendati masa
pemerintahan Sultan Mughayat Syah relatif singkat, namun ia berhasil membangun
kerajaan Aceh yang besar dan kokoh. Sultan Ali Mughayat Syah juga meletakkan
dasar-dasar politik luar negeri Kesultanan Aceh Darussalam, antara lain:
1. Mencukupi kebutuhan sendiri sehingga
tidak tergantung pada pihak lain.
2. Menjalin persahabatan yang lebih erat
dengan kerajaan-kerajaan Islam lain di nusantara
3. Bersikap waspada terhadap kolonialisme
Barat.
4. Menerima bantuan tenaga ahli dari pihak
luar.
5. Menjalankan dakwah Islam ke seluruh
kawasan nusantara.
Sepeninggal Sultan
Mughayat Syah, dasar-dasar kebijakan politik ini tetap dijalankan oleh
sultan-sultan penggantinya. Sebagai penerus tahta Kesultanan Aceh Darussalam,
diangkatlah putra sulung almarhum Sultan Mughayat Syah yang bernama Salah
ad-Din sebagai penguasa Aceh Darussalam yang baru. Di bawah pemerintahan Sultan
Salah ad-Din, Kesultanan Aceh Darussalam menyerang Malaka pada 1537 tetapi tidak
berhasil. Tahun 1539, kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam dialihkan kepada
anak bungsu Mughayat Syah, yaitu Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar atau yang
sering dikenal juga dengan nama Sultan Mansur Syah. Adik dari Salah ad-Din ini
perlahan-perlahan mengukuhkan kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam dengan
melakukan beberapa gebrakan. Tidak lama setelah dinobatkan, pada tahun yang
sama Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar menyerbu orang-orang Batak yang
tinggal di pedalaman. Menurut Mendez Pinto, pengelana yang singgah di Aceh pada
1539, balatentara Kesultanan Aceh di bawah pimpinan Sultan Ala ad-Din Ri`ayat
Syah al-Kahar, terdiri atas laksar-laskar yang antara lain berasal dari Turki,
Kambay, dan Malabar (Lombard, 2007:65-66).
Hubungan
Kesultanan Aceh Darussalam pada era Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar
dengan kerajaan-kerajaan mancanegara tersebut memang cukup solid. Pada 1569,
misalnya, Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar mengirimkan utusannya ke
Istanbul untuk meminta bantuan meriam. Tidak hanya memberikan meriam beserta
ahli-ahli senjata untuk dikirim ke Kesultanan Aceh Darussalam, penguasa Turki
juga mengirimkan pasukan perang untuk mendukung Aceh melawan Portugis. Bahkan,
Sultan Turki juga memerintahkan Gubernur-Gubernur Yaman, Aden, serta Mekkah
untuk membantu laskar Turki yang sedang bertolak menuju Aceh. Laksamana Turki,
Kurt Oglu Hizir, diserahi memimpin ekspedisi tersebut dengan tugas khusus
mengganyang musuh Aceh, mempertahankan agama Islam, dan merampas
benteng-benteng kafir (Said a, 1981:199).
Penggambaran Kekuatan Militer Kesultanan Aceh Darussalam
Selain terus
berteguh melawan kaum penjajah dari Barat, Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah
al-Kahar juga melakukan penyerangan terhadap kerajaan-kerajaan lokal yang
membantu Portugis. Pasukan Aceh Darussalam menyerbu Kerajaan Malaka sebanyak
dua kali (tahun 1547 dan 1568), menawan Sultan Johor karena membantu Portugis,
serta berhasil mengalahkan Kerajaan Haru (Sumatra Timur) pada 1564. Untuk
melegalkan kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam atas Kerajaan Haru, maka
diangkatlah Abdullah, putra pertama Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar,
untuk memegang kendali pemerintahan Kerajaan Haru yang sudah takluk dan menjadi
bagian dari kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Namun, berbagai peperangan
besar antara Kesultanan Aceh Darussalam melawan Portugis memakan banyak korban
dari kedua belah pihak yang berseteru. Dalam suatu pertempuran yang terjadi
pada 16 Februari 1568, Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar kehilangan putra
tercintanya, Sultan Abdullah yang memimpin bekas wilayah Kerajaan Haru.
Sultan Ala ad-Din
Ri`ayat Syah al-Kahar tutup usia pada 8 Jumadil Awal tahun 979 Hijriah atau 28
September 1571 Masehi. Karena putra mahkota, Abdullah, gugur dalam sebuah
pertempuran melawan Portugis, maka yang diangkat untuk meneruskan tampuk
tertinggi tahta Kesultanan Aceh Darussalam adalah anak kedua almarhum yang
bergelar Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah atau yang juga sering
dikenal dengan nama Ali Ri`ayat Syah. Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin
Ri`ayat Syah merupakan sosok pemimpin yang pengasih dan penyayang rakyatnya. Di
bidang politik serta pertahanan dan keamanan, Sultan Husin Ibnu Sultan
Ala`uddin Ri`ayat Syah berusaha meneruskan perjuangan ayahandanya dalam upaya
mengusir kolonialis Portugis dari bumi Aceh. Akan tetapi, pergerakan Sultan ini
tidak segemilang sang ayah kendati dia sudah melalukan penyerangan ke Malaka hingga
dua kali selama kurun 1573-1575. Ketahanan Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin
Ri`ayat Syah semakin limbung ketika Aceh Darussalam menyerang Johor pada 1564,
di mana Sultan ditangkap dan menjadi tawanan perang. Akhir pemerintahan Sultan
Husin Ibnu Sultan `Ala`uddin Ri`ayat Syah, yang memimpin Kesultanan Aceh
Darussalam selama 7 tahun, berakhir ketika sang Sultan wafat pada 12 Rabi`ul
Awal tahun 987 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 8 Juni 1578 dalam tahun
Masehi.
Sepeninggal Sultan
Husin Ibnu Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah, Kesultanan Aceh Darussalam memasuki
masa-masa suram. Pengganti Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah dipercayakan kepada
anaknya, Sultan Muda, namun pemerintahannya hanya bertahan selama 7 bulan.
Karena ketika wafat Sultan Muda masih berusia belia dan belum memiliki
keturunan, maka yang diangkat sebagai penggantinya adalah Sultan Sri Alam yang
merupakan anak dari Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar, penguasa ke-4
Kesultanan Aceh Darussalam. Akan tetapi, Sultan Sri Alam, yang sebelumnya
menjadi raja kecil di Pariaman (Sumatra Barat), ternyata tidak becus dalam
mengelola Kesultanan Aceh Darussalam. Dalam waktu singkat, hanya 2 bulan
memerintah, Sultan Sri Alam pun mati terbunuh.
Roda pemerintahan
Kesultanan Aceh Darussalam selanjutnya dijalankan oleh Sultan Zainal Abidin.
Pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam kali ini adalah cucu dari Sultan `Ala
ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar atau anak dari Sultan Abdullah, pemimpin wilayah
Haru yang tewas ketika pertempuran melawan Portugis. Sama seperti penguasa
sebelumnya, Sultan Zainal Abidin juga tidak mampu memimpin Kesultanan Aceh
Darussalam dengan baik. Bahkan, Sultan ini merupakan sosok yang bengis, kejam,
dan haus darah. Sultan Zainal Abidin tidak segan-segan membunuh demi memuaskan
nafsu dan ambisinya. Sultan yang memerintah dengan tangan besi ini memimpin
Kesultanan Aceh Darussalam selama 10 bulan sebelum tewas pada 5 Oktober 1579
(Said a, 1981:205).
Setelah era tirani
Sultan Zainal Abidin berakhir, penerus kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam
sempat bergeser dari garis darah yang mula-mula. Dikisahkan, pada sekitar tahun
1577 Kesultanan Aceh Darussalam menyerang Kesultanan Perak dan berhasil
menewaskan pemimpin Kesultanan Perak, yakni Sultan Ahmad. Permaisuri Sultan
Ahmad beserta 17 orang putra-putrinya dibawa ke Aceh sebagai bagian dari
rampasan perang. Putra tertua Sultan Ahmad, bernama Mansur, dikawinkan dengan
seorang putri Sultan Aceh Darussalam yang bernama Ghana. Tidak lama kemudian,
Mansur ditabalkan menjadi pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam menggantikan
Sultan Zainal Abidin, dengan gelar Sultan Ala al-Din Mansur Syah, dinobatkan
pada 1579. Sultan yang bukan berasal dari keturunan langsung sultan-sultan
pendiri Kesultanan Aceh Darussalam ini, berasal dari etnis Melayu Perak, adalah
sosok yang alim, shaleh, adil, tapi juga keras dan tegas. Pada masa
kepemimpinan Sultan Mansur Syah, Kesultanan Aceh Darussalam nuansa agama Islam
sangat kental dalam kehidupan masyarakatnya. Untuk mendukung kebijakan itu,
Sultan Mansur Syah mendatangkan guru-guru agama dan ulama ternama dari luar
negeri. Namun, kepemimpinan agamis yang diterapkan Sultan Mansur Syah ternyata
tidak membuat Aceh Darussalam berhenti bergolak. Pada 12 Januari 1585, ketika
rombongan Kesultanan Aceh Darussalam dalam perjalanan pulang dari lawatannya ke
Perak, Sultan Mansur Syah terbunuh.
Gugurnya Sultan
Mansur Syah membuat garis tahta Kesultanan Aceh Darussalam kembali rumit untuk
menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin Aceh Darussalam yang selanjutnya.
Atas mufakat para orang besar (tokoh-tokoh adat dan kesultanan yang berpengaruh
dan dihormati), maka diputuskan bahwa yang berhak menduduki tahta Kesultanan
Aceh Darussalam untuk menggantikan Sultan Mansur Syah adalah Sultan Buyong
dengan gelar Sultan Ali Ri`ayat Syah Putra yang merupakan anak dari penguasa
Inderapura, Sultan Munawar Syah. Namun, lagi-lagi kekuasaan pucuk pimpinan
Kesultanan Aceh Darussalam tidak langgeng. Sultan Ali Ri`ayat Syah Putra
meninggal dunia pada 1589 dalam suatu peristiwa pembunuhan. Sebenarnya, yang akan
dijadikan pemimpin Aceh Darussalam sebelumnya adalah Raja Ayim, cucu Sultan
Mansur Syah, akan tetapi calon sultan muda ini juga tewas terbunuh.
Pemimpin
Kesultanan Aceh Darussalam yang berikutnya adalah Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah
Said Al-Mukammal Ibnu Sultan Firmansyah (1589-1604). Pada era Sultan Ala`udin
Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal berkuasa, kolonialisme Eropa kian merasuki bumi
nusantara dengan mulai masuknya Inggris dan Belanda. Tanggal 21 Juni 1595,
armada dagang Belanda yang dipimpin de Houtman bersaudara, Cornelis dan
Frederick, tiba di Aceh. Cornelis memimpin kapal “De Leeuw” sementara Frederick
bertindak sebagai kapten kapal “De Leeuwin”. Pada awalnya kedatangan
orang-orang Belanda disambut hangat oleh penduduk Aceh. Akan tetapi, kemunculan
kaum pedagang Belanda di Aceh ternyata dianggap menimbulkan ancaman tersendiri
bagi orang-orang Portugis yang sudah berada di sana sebelumnya. Portugis
sendiri pada akhirnya dapat dilenyapkan dari bumi Aceh Darussalam pada 1606
berkat kegemilangan serangan yang dipimpin oleh Perkasa Alam yang kelak menjadi
Sultan Aceh Darussalam dan mashyur dengan nama Sultan Iskandar Muda.
b.
Masa Keemasan di Era Sultan Iskandar Muda
Ketika Houtman
bersaudara beserta rombongan armada Belanda tiba di Aceh, hubungan yang terjalin
antara Aceh dan Belanda berlangsung dengan kedudukan yang setara, terutama
dalam hal urusan perniagaan dan diplomatik (Isa Sulaiman, eds., 2003:5).
Mengenai hubungan perdagangan, de Houtman bersaudara atas nama kongsi dagang
Belanda, meminta kepada Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal sebagai
pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam, agar diperbolehkan membawa lada dan
rempah-rempah dari Aceh. Sebagai gantinya, de Houtman berjanji akan membantu
Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal untuk memukul Johor yang saat itu
sedang berseteru dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Selama Sultan Ala`udin
Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal memerintah selama 20 tahun, Kesultanan Aceh
Darussalam terus-menerus terlibat pertikaian besar dengan Kesultanan Johor. Perselisihan
antara Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal dan de Houtman mulai
timbul ketika orang-orang Belanda yang berada di Aceh mulai bersikap tidak
sopan. Frederick de Houtman beberapa kali mengatakan kebohongan ketika
berbicara dengan Sultan Aceh Darussalam.
Salah satu
tindakan dusta yang dilakukan Frederick de Houtman adalah ketika Sultan
Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal menanyakan di mana letak negeri Belanda
dan berapa luasnya. Frederick de Houtman lalu membuka peta bumi dan ditunjukkanlah
pada Sultan bahwa negeri Belanda itu besar, meliputi hampir seluruh benua
Eropa, yakni antara Moskow (Rusia) sampai dengan Venezia (Italia). Akan tetapi
Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal tidak begitu saja percaya
terhadap bualan Frederick de Houtman itu. Secara diam-diam, Sultan bertanya
kepada orang Portugis bagaimana sebetulnya negeri Belanda itu. Orang Portugis
tersebut tentu saja menjawab yang sebenarnya bahwa negeri Belanda hanya satu
bangsa kecil, bahwa negeri Belanda adalah negeri yang tidak punya raja (karena
pada waktu itu Belanda merupakan negara republik yang baru saja dicetuskan,
yakni Bataafsche Republik.
Sultan Ala`udin
Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal tentu saja murka karena telah diperdayai oleh
orang asing yang menetap di wilayahnya. Maka kemudian Sultan Ala`udin Ri`ayat
Syah Said Al-Mukammal memerintahkan tentaranya untuk mencari, menangkap, dan
kemudian memenjarakan Frederick de Houtman. Konon, lima orang anak buah kapal
Frederick de Houtman dibebaskan karena bersedia masuk Islam. Rakyat Kesultanan
Aceh Darussalam bertambah geram terhadap awak-awak kapal Belanda karena
kelakuan mereka yang dinilai melewati batas. Ketika salah satu kapal Belanda
merapat ke Pulau Malavidam yang terletak di Lautan Hindia antara Sumatra dan
Srilangka, Cornelis de Houtman, saudara laki-laki Frederick, berkelakuan tidak
sopan. Diceritakan, Cornelis telah memaksa istri dari seorang tokoh masyarakat
di pulau itu supaya berjalan di hadapan orang-orang Belanda dalam keadaan
telanjang bulat. Setelah itu, Cornelis dengan paksa merampas barang-barang
perhiasan yang menempel di tubuh perempuan malang tersebut.
Kekejaman
orang-orang Belanda belum berhenti. Tidak lama setelah peristiwa memalukan di
Pulau Malavidam, terjadi perampasan yang dilakukan oleh para awak kapal Belanda
terhadap kapal-kapal dan perahu-perahu milik nelayan Aceh. Laksamana van
Caerden, pemimpin kapal Belanda itu, tidak segan-segan menyerang dan
menenggelamkan kapal-kapal Aceh yang ditemuinya. Kelakuan orang-orang Belanda
tersebut jelas menimbulkan ketegangan dengan pihak Kesultanan Aceh Darussalam
dan kondisi ini ternyata menyulitkan pihak Belanda. Jika bermusuhan terus
dengan Aceh, kerugiannya teramat besar, selain keamanan pelayaran laut, juga
sumber perdagangan di bagian itu tidak dapat direbut Belanda dari Portugis.
Jalur Perdagangan Aceh pada Abad ke-17
Ketika Portugis
dan Belanda berebut pengaruh di tanah Aceh, Kesultanan Aceh Darussalam justru
mengalami konflik internal. Pada April 1604, anak kedua Sultan Ala`udin Ri`ayat
Syah Said Al-Mukammal, yaitu Sultan Muda, melakukan kudeta terhadap ayahnya
sendiri, lalu memproklamirkan dirinya menjadi sultan dengan gelar Sultan Ali Ri`ayat
Syah. Sebelumnya, Sultan Muda pernah diangkat sebagai wakil Sultan Ala`udin
Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal, untuk memimpin Pedir yang telah berhasil
ditaklukkan. Namun, karena kinerja Sultan Muda dinilai tidak memuaskan, maka
kemudian ia ditarik kembali ke Aceh Darussalam untuk membantu ayahnya sekaligus
mendalami pengalaman dalam mengelola pemerintahan. Kedudukan Sultan Muda di
Pedir digantikan oleh saudaranya, Sultan Husin, yang sebelumnya diserahi tugas
untuk mengkoordinir wilayah Pasai. Dari sinilah mulai timbul keinginan dari
Sultan Muda untuk merebut tahta ayahnya, terlebih lagi sang putra mahkota, anak
pertama Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal yang bernama Mahadiradja,
telah gugur dalam suatu pertempuran. Tidak lama kemudian, masih di tahun 1604
itu, Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal akhirnya menutup mata.
Pemerintahan baru
di bawah komando Sultan Muda alias Sultan Ali Ri`ayat Syah ternyata menimbulkan
ketidakpuasan dari beberapa pihak, termasuk dari saudaranya sendiri, yakni
Sultan Husin yang berkuasa di Pedir. Rasa tidak puas atas kepemimpinan Sultan
Ali Ri`ayat Syah di Kesultanan Aceh Darussalam juga ditunjukkan oleh seorang
anak muda yang pemberani, bernama Darma Wangsa atau yang dikenal juga dengan
panggilan kehormatan: Perkasa Alam. Karena Sultan Ali Ri`ayat Syah memandang
bahwa pergerakan Perkasa Alam cukup membahayakan, maka kemudian Sultan Ali
Ri`ayat Syah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Perkasa Alam. Namun,
Perkasa Alam terlebih dulu mengetahui rencana itu dan lantas meminta
perlindungan kepada Sultan Husin di Pedir.
Sultan Ali Ri`ayat
Syah semakin murka dan kemudian dilakukanlah serangan yang cukup besar terhadap
Pedir. Alhasil, Perkasa Alam dapat ditangkap dan dipenjarakan. Daro
balik kurungan, Perkasa Alam mendengar bahaya-bahaya yang terjadi akibat
agitasi Portugis dan tidak stabilnya kondisi rakyat Kesultanan Aceh Darussalam
karena ketidakbecusan Sultan Ali Ri`ayat Syah. Maka dari itulah, Perkasa Alam
kemudian mengirimkan pesan kepada Sultan Ali Ri`ayat Syah bahwa sekiranya dia
dibebaskan dari penjara dan diberi perlengkapan senjata, dia berjanji akan
dapat mengusir Portugis dari bumi Serambi Mekkah. Boleh jadi karena Sultan Ali
Ri`ayat Syah sudah frustasi dengan kekisruhan yang ditimbulkan oleh Portugis,
maka permintaan Perkasa Alam tersebut dikabulkan. Perkasa Alam kemudian
memimpin perang melawan Portugis secara habis-habisan dan hasilnya memang tidak
mengecewakan. Sekitar 300 orang serdadu Portugis tewas akibat serangan jitu
yang dikomandani Perkasa Alam. Benteng yang diduduki Portugis dapat direbut
kembali oleh pasukan Perkasa Alam. Karena mengalami kekalahan terbesar,
Portugis memutuskan untuk lari dari Aceh dan mundur ke Malaka. Namun, di tengah
jalan mereka berpapasan dengan armada Belanda yang kemudian menyerang mereka
sehingga Portugis benar-benar terpukul mundur dan hancur.
Tanggal 4 April
1607, Sultan Ali Ri`ayat Syah mangkat. Terjadilah sedikit ketegangan
sepeninggal Sultan Ali Ri`ayat Syah ihwal siapa yang berhak menyandang gelar
sebagai Sultan Aceh Darussalam berikutnya. Perkasa Alam muncul sebagai kandidat
terkuat karena didukung oleh segenap tokoh adat yang berpengaruh. Tidak
seberapa lama, tersiarlah kabar bahwa Perkasa Alam didaulat menjadi penguasa
Kesultanan Aceh Darussalam. Sultan baru inilah yang kemudian terkenal dengan
nama Sultan Iskandar Muda Johan Pahlawan Meukuta Alam. Kendati suasana
berlangsung sedikit tegang, namun dalam waktu yang relatif tidak lama, Perkasa
Alam atau yang bergelar sebagai Sultan Iskandar Muda, mampu menguasai keadaan
dengan mengkoordinir alat-alat pemerintah, sipil, dan militer, sehingga
kedudukannya sebagai Sultan Aceh Darussalam semakin teguh.
Perkasa Alam lahir
pada 1590. Anak muda gagah perkasa ini adalah keturunan dari pemimpin Aceh
Darussalam terdahulu, Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar. Perkasa Alam
juga dikenal dengan beberapa nama lain, di antaranya Darmawangsa dan Tun
Pangkat. Setelah memegang tampuk kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam dan
menyandang nama Sultan Iskandar Muda, gelarnya pun bertambah sebagai Mahkota
Alam. Selain itu, Sultan Aceh Darussalam yang terbesar ini juga dikenal dengan
nama kehormatan Sri Perkasa Alam Johan Berdaulat. Kadang-kadang orang
menyebutnya dengan menyatukan nama-nama itu, yakni menjadi Perkasa Alam Maharaja
Darmawangsa Tun Pangkat. Berbagai nama dan gelar ini menunjukkan betapa
mashurnya Sultan Iskandar Muda, baik di dalam maupun di luar Aceh, di dalam dan
di luar kepulauan nusantara, sejak masa itu dan untuk beberapa waktu lamanya,
bahkan hingga kini. Di dalam negeri Aceh sendiri tidak ada seorang putra Aceh
yang tidak mengenal nama ini dari masa itu. Tiap-tiap orang sampai ke pelosok,
tahu siapa Iskandar Muda, demikian sejak beratus-ratus tahun hingga sekarang
(Said a, 1981:282).
Setelah berjaya
menduduki tahta tertinggi Kesultanan Aceh Darussalam, Perkasa Alam yang
bergelar Sultan Iskandar Muda segera merancang program untuk meluaskan wilayah
Kesultanan Aceh Darussalam. Beberapa misi yang diusung dalam rangka program
tersebut adalah antara lain:
1. Menguasai seluruh negeri dan pelabuhan di
sebelah-menyebelah Selat Malaka, dan menetapkan terjaminnya wibawa atas
negeri-negeri itu sehingga tidak mungkin kemasukan taktik licik pemecah-belah
“devide et impera” yang diterapkan kaum penjajah dari Barat.
2. Memukul Johor supaya tidak lagi dapat
ditunggangi oleh Portugis ataupun Belanda.
3. Memukul negeri-negeri di sebelah timur
Malaya, sejauh yang merugikan pedagang-pedagang Aceh dan usahanya untuk
mencapai kemenangan dari musuh, seperti Pahang, Patani, dan lain-lain.
4. Memukul Portugis dan merampas Malaka.
5. Menaikkan harga pasaran hasil bumi untuk
ekspor, dengan jalan memusatkan pelabuhan samudera ke satu pelabuhan di Aceh,
atau sedikit-dikitnya mengadakan pengawasan yang sempurna sedemikian rupa
sehingga kepentingan kerajaan tidak dirugikan (Said a, 1981:285).
Semenjak Sultan
Iskandar Muda memegang kendali pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam, wilayah
Aceh sendiri di sebelah timur sampai ke Tamiang disusun kembali, dan di sebelah
barat, terutama daerah-daerah di luar Aceh yang sudah dikuasai, seperti Natal,
Paseman, Tiku, Pariaman, Salida, dan Inderapura, kembali dipercayakan kepada
pembesar-pembesar yang cukup berwibawa dan ahli menjalankan tugas untuk
mengatur cukai-cukai dan pendapatan lain bagi pemasukan Kesultanan Aceh Darussalam.
Sementara itu,
setelah kekalahan Portugis, Belanda pun harus berpikir ulang dalam meneruskan
usahanya untuk menduduki Aceh karena memperhitungkan posisi Sultan Iskandar
Muda. Maka dari itu, sejak tahun 1606, Belanda lebih memusatkan perhatiannya ke
tempat-tempat lain di luar Aceh. Mau tidak mau, Belanda harus memasang siasat
dengan mendahulukan kepentingan untuk menguasai tempat-tempat lain, terutama
Jawa dan Maluku. Belanda, di bawah kendali Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon
Coen, memimpin Hindia Belanda sebanyak dua periode yakni pada 1619–1623 dan
1627–1629, sangat sadar bahwa Aceh saat itu tidak akan bisa dihadapi dengan
cara militer. Coen menganggap lebih baik menjalankan politik adu domba atau
pemecah belah saja. Tidak hanya Belanda saja yang gentar melihat kebesaran
Kesultanan Aceh Darussalam di bawah komando Sultan Iskandar Muda, Inggris pun
merasakan kecemasan yang sama. Untuk itulah kemudian Inggris lebih
berkonsetrasi untuk beroperasi di daerah-daerah yang bukan menjadi wilayah
kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam.
Kesultanan Aceh
Darussalam memiliki angkatan perang yang kuat sehingga mendukung upaya Sultan
Iskandar Muda untuk meluaskan daerah kekuasaannya. Dalam masa Sultan Iskandar
Muda, seluruh Pantai Barat Sumatra hingga Bengkulu telah berada dalam kuasa
Aceh Darussalam. Di tempat-tempat tersebut, terutama di pelabuhannya seperti
Pariaman, Tiku, Salida, Indrapura, dan lain-lainnya, ditempatkanlah seorang
panglima untuk memimpin masing-masing daerah taklukan. Kekuasaan Kesultanan
Aceh Darussalam di bawah Sultan Iskandar Muda juga sudah meluas di seluruh
Sumatra Timur. Dengan jatuhnya Pahang, Kedah, Patani, dan Perak, boleh
dikatakan masa itu Semenanjung Melayu dengan Sumatra Timur, termasuk Siak,
Indragiri, Lingga, serta wilayah-wilayah di selatannya, di mana di dalamnya
terdapat Palembang dan Jambi, sudah menjadi bagian dari imperium Kesultanan
Aceh Darussalam.
Di bawah
kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh Darussalam mengalami puncak
masa keemasan. Permintaan akan lada, yang kala itu menjadi komoditas yang cukup
laku di pasaran Eropa, terus meningkat sehingga harganya pun melambung tinggi.
Dalam keadaan demikian, bisa dikatakan hampir seluruh bandar dagang dan
pelabuhan yang menghasilkan lada di seantero Sumatra dan Malaya, demikian juga
dengan hasil-hasil lainnya, termasuk timah, telah berada di dalam koordinasi
kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Tidaklah mengherankan jika perekonomian
Kesultanan Aceh Darussalam semakin mantap. Kas kesultanan bertambah penuh,
pembangunan angkatan perang dapat diselenggarakan dengan lancar, demikian juga
dengan pembangunan di sektor-sektor lain.
Ekspedisi Milter Sultan Iskandar Muda
Di sisi lain,
Sultan Iskandar Muda ternyata masih penasaran dengan Portugis yang berlindung
di Malaka. Aceh melihat kedudukan Portugis di Malaka merupakan suatu ancaman
besar. Kendati sudah dalam kondisi terdesak, Portugis masih saja melakukan
kegiatannya dengan menghubungi negeri-negeri kecil yang sudah berada dalam
kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Jadi, mau tidak mau Malaka dan Portugis
harus dikalahkan dan untuk itu rencana menyerang Malaka tetap merupakan program
yang selalu harus dijalankan dengan segera. Realisasi dari rencana itu terjadi
pada 1629 di mana angkatan perang Kesultanan Aceh Darussalam menyiapkan pasukan
berkekuatan 236 buah kapal dengan 20.000 prajuritnya.
Ketika armada
perang Kesultanan Aceh Darussalam tiba di perairan Malaka, terlibatlah
pertempuran di laut melawan armada Portugis. Aceh menang telak dalam perang ini
sehingga pecahlah kekuatan angkatan laut Portugis. Hal yang sama juga terjadi
dalam pertempuran darat. Angkatan perang Aceh Darussalam yang perkasa mengurung
laskar tentara Portugis selama berbulan-bulan hingga tidak berkutik. Meski di
atas angin, namun Sultan Iskandar Muda ternyata bisa lalai juga. Karena terlalu
berkonsentrasi dalam upaya pengepungan, angkatan perang Aceh Darussalam tidak
memperhitungkan, dengan tidak mengadakan penjagaan yang ketat di laut, adanya
bantuan-bantuan dari luar kepada Portugis. Portugis sendiri telah
mengantisipasi strategi pengepungan oleh Aceh Darussalam dengan menyediakan
bahan makanan di dalam benteng untuk berbulan-bulan lamanya.
Tidak lama
semenjak pengepungan yang ketat itu, tibalah kapal-kapal yang membawa bala
bantuan untuk Portugis yang sangat banyak dari Pahang. Pada saat angkatan
perang Aceh Darussalam menghadapi bantuan dari Pahang itu, datang lagi bala
bantuan untuk Portugis dari Goa, Sulawesi, yang dipimpin langsung oleh Nuno
Alvares Bethelho, Gubernur Jenderal Portugis untuk Goa. Nuno Alvares sampai
datang sendiri memimpin armadanya untuk membebaskan Portugis di Malaka yang
sudah terkepung itu. Dengan demikian dapat dikatakan, di antara beberapa
pendaratan Aceh dan pertempurannya di Malaka, mulai dari awal Portugis
menduduki kota itu, sampai pada pertempuran di tahun-tahun 1547, 1568, 1579,
dan lain-lainnya, yang terjadi di tahun 1629 itulah yang menjadi pertempuran
paling hebat (Said a, 1981:287). Dalam peperangan besar itu, karena dikeroyok
oleh beberapa kekuatan musuh yang besar, akhirnya angkatan perang Kesultanan
Aceh Darussalam mengalami kekalahan. Sejak kekalahan di Malaka itu, Kesultanan
Aceh Darussalam tidak lagi mengalami kemajuan dalam kancah politik luar negeri.
Selain itu, dikabarkan pula beberapa tahun kemudian pihak Kerajaan Pahang/Johor
sendiri menjalin hubungan persahabatan kembali dengan Aceh Darussalam. Hal
tersebut disebabkan karena telah terjadi pernikahan antara putri Sultan
Iskandar Muda dengan putra Raja Ahmad, pemimpin Pahang, bernama Iskandar Tsani
yang kelak menjadi Sultan Aceh Darussalam menggantikan Sultan Iskandar Muda.
Pemimpin terbesar
Kesultanan Aceh Darussalam, Sultan Iskandar Muda, akhirnya meninggal dunia pada
28 Rajab 1046 Hijiriah atau 27 Desember 1636 Masehi, dalam usia yang relatif
masih muda, 46 tahun. Menurut T.H. Zainuddin seperti yang dikutip oleh H.
Mohammad Said dalam bukunya bertajuk “Aceh Sepanjang Abad” (Waspada Medan,
1981), Sultan Iskandar Muda mempunyai 3 orang anak. Pertama adalah seorang anak
perempuan bernama Puteri Sri Alam, yang merupakan buah hati Sultan dengan
Permaisuri dari Reubee. Kedua, dari selir yang berasal dari Habsyi, Sultan
Iskandar Muda memperoleh anak lelaki bernama Imam Hitam, yang kelak menurunkan
Panglima Polim. Anak terakhir Sultan Iskandar Muda adalah Meurah Peupo,
diperoleh dari istri selir yang berasal dari Gayo. Menurut adat serta hukum
yang berlaku di Aceh saat itu, anak dari gundik/selir tidak bisa diangkat
menjadi raja (Said a, 1981:332). Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, eksistensi
Kesultanan Aceh Darussalam masih terus berlanjut kendati belum bisa mencapai
kejayaan seperti yang diperoleh semasa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda.
C.
Keruntuhan Kesultanan Aceh Darussalam
Kesultanan Aceh
Darussalam pernah pula dipimpin oleh seorang raja perempuan. Ketika Sultan
Iskandar Tsani mangkat, sebagai penggantinya adalah Taj`al-`Alam Tsafiatu`ddin
alias Puteri Sri Alam, istri dari Sultan Iskandar Tsani yang juga anak
perempuan Sultan Iskandar Muda. Ratu yang dikenal juga dengan nama Sri Ratu
Safi al-Din Taj al-Alam ini memerintah Kesultanan Aceh Darussalam selama 34
tahun (1641-1675). Masa pemerintahan Sang Ratu diwarnai dengan cukup banyak
upaya tipu daya dari pihak asing serta bahaya pengkhianatan dari orang dalam
istana. Masa pemerintahan Ratu Taj`al-`Alam Tsafiatu`ddin selama 34 tahun itu
tidak akan bisa dilalui dengan selamat tanpa kebiksanan dan keluarbiasaan yang
dimiliki oleh Sang Ratu. Dalam segi ini, Aceh Darussalam bisa membanggakan
sejarahnya karena telah mempunyai tokoh wanita yang luar biasa di tengah
rongrongan kolonialis Belanda yang semakin kuat.
Pemerintahan
Kesultanan Aceh Darussalam sepeninggal Ratu Taj`al-`Alam Tsafiatu`ddin yang
wafat pada 23 Oktober 1675 masih diteruskan oleh pemimpin perempuan
hingga beberapa era berikutnya. Adalah Sri Paduka Putroe dengan gelar
Sultanah Nurul Alam Naklatuddin Syah yang menjadi pilihan para tokoh adat dan
istana untuk memegang tampuk pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam yang
selanjutnya. Konon, dipilihnya Ratu yang juga sering disebut dengan nama Sri
Ratu Naqi al-Din Nur al-Alam ini dilakukan untuk mengatasi usaha-usaha
perebutan kekuasaan oleh beberapa pihak yang merasa berhak. Namun pemerintahan
Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alam hanya bertahan selama 2 tahun sebelum akhirnya
Sang Ratu menghembuskan nafas penghabisan pada 23 Januari 1678. Dua pemimpin
Kesultanan Aceh Darussalam setelah Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alam masih
dilakoni kaum perempuan, yaitu Sri Ratu Zaqi al-Din Inayat Syah (1678-1688),dan
kemudian Sri Ratu Kamalat Syah Zinat al-Din (1688-1699).
Setelah era
kebesaran Sultan Iskandar Muda berakhir, Belanda mencium peluang untuk kembali
mengusik tanah Aceh. Memasuki paruh kedua abad ke-18, Aceh mulai terlibat
konflik dengan Belanda dan Inggris. Pada akhir abad ke-18, wilayah kekuasaan
Aceh di Semenanjung Malaya, yaitu Kedah dan Pulau Pinang dirampas oleh Inggris.
Tahun 1871, Belanda mulai mengancam Aceh, dan pada 26 Maret 1873, Belanda
secara resmi menyatakan perang terhadap Aceh. Dalam perang tersebut, Belanda
gagal menaklukkan Aceh. Pada 1883, 1892 dan 1893, perang kembali meletus,
namun, lagi-lagi Belanda gagal merebut Aceh.
Beberapa Peninggalan Sejarah Kesultanan Aceh Darussalam yang Masih Tersisa
Memasuki abad
ke-20, dilakukanlah berbagai cara untuk dapat menembus kokohnya dinding
ideologi yang dianut bangsa Aceh, termasuk dengan menyusupkan seorang pakar
budaya dan tokoh pendidikan Belanda, Dr. Snouck Hugronje, ke dalam masyarakat
adat Aceh. Snouck Hugronje sangat serius menjalankan tugas ini, bahkan sarjana
dari Universitas Leiden ini sempat memeluk Islam untuk memperlancar misinya. Di
dalaminya pengetahuan tentang agama Islam, demikian pula tentang bangsa-bangsa,
bahasa, adat-istiadat di Indonesia dan perihal yang khusus mengenai
pengaruh-pengaruhnya bagi jiwa dan raga penduduk (H. Mohammad Said b, 1985:91).
Snouck Hugronje menyarankan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda agar
mengubah fokus serangan yang selama ini selalu berkonsentrasi ke Sultan dan
kaum bangsawan, beralih kepada kaum ulama. Menurut Snouck Hugronje, tulang
punggung perlawanan rakyat Aceh adalah kaum ulama. Oleh sebab itu, untuk
melumpuhkan perlawanan rakyat Aceh, maka serangan harus diarahkan kepada kaum
ulama Aceh tersebut. Secara lebih detail, Snouck Hugronje menyimpulkan hal-hal
yang harus dilakukan untuk dapat menguasai Aceh, antara lain:
1. Hentikan usaha mendekat Sultan dan orang
besarnya.
2. Jangan mencoba-coba mengadakan
perundingan dengan musuh yang aktif, terutama jika mereka terdiri dari para
ulama.
3. Rebut lagi Aceh Besar.
4. Untuk mencapai simpati rakyat Aceh,
giatkan pertanian, kerajinan, dan perdagangan.
5. Membentuk biro informasi untuk staf-staf
sipil, yang keperluannya memberi mereka penerangan dan mengumpulkan pengenalan
mengenai hal ihwal rakyat dan negeri Aceh.
6. Membentuk kader-kader pegawai negeri yang
terdiri dari anak bangsawan Aceh dan membikin korps pangrehpraja senantiasa
merasa diri kelas memerintah (Said b, 1985:97).
Saran ini kemudian
diikuti oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan menyerang basis-basis
para ulama, sehingga banyak masjid dan madrasah yang dibakar Belanda. Saran
Snouck Hugronje membuahkan hasil: Belanda akhirnya sukses menaklukkan
Aceh. Pada 1903, kekuatan Kesultanan Aceh Darussalam semakin melemah
seiring dengan menyerahnya Sultan M. Dawud kepada Belanda. Setahun
kemudian, tahun 1904, hampir seluruh wilayah Aceh berhasil dikuasai Belanda.
Walaupun demikian, sebenarnya Aceh tidak pernah tunduk sepenuhnya terhadap
penjajah. Perlawanan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh adat dan masyarakat tetap
berlangsung. Aceh sendiri cukup banyak memiliki sosok pejuang yang bukan
berasal dari kalangan kerajaan, sebut saja: Cik Dik Tiro, Panglima Polim, Cut
Nya` Dhien, Teuku Umar, Cut Meutia, dan lain-lainnya. Akhir kalam, sepanjang
riwayatnya, Kesultanan Aceh Darussalam telah dipimpin lebih dari tigapuluh
sultan/ratu. Jejak yang panjang ini merupakan pembuktian bahwa Kesultanan Aceh
Darussalam pernah menjadi peradaban besar yang sangat berpengaruh terhadap
riwayat kemajuan di bumi Melayu.
2.
Silsilah
Sepanjang riwayat
dari awal berdiri hingga keruntuhannya, Kesultanan Aceh Darussalam tercatat
telah berganti sultan hingga tigapuluh kali lebih. Berikut ini silsilah para
sultan/sultanah yang pernah berkuasa di Kesultanan Aceh Darussalam:
1. Sultan Ali Mughayat Syah (1496-1528)
2. Sultan Salah ad-Din (1528-1537)
3. Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar (1537-1568)
4. Sultan Husin Ibnu Sultan Alauddin Ri`ayat
Syah (1568-1575)
5. Sultan Muda (1575)
6. Sultan Sri Alam (1575-1576)
7. Sultan Zain al-Abidin (1576-1577)
8. Sultan Ala
9. Sultan Buyong atau Sultan
Ali Ri`ayat Syah Putra (1589-1596)
10. Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said
Al-Mukammal Ibnu Sultan Firmansyah (1596-1604).
11. Sultan Ali Ri`ayat Syah (1604-1607)
12. Sultan Iskandar Muda Johan Pahlawan Meukuta Alam (1607-1636).
13. Sultan Iskandar Tsani (1636-1641).
14. Sri Ratu Safi al-Din Taj al-Alam atau
Taj`al-`Alam Tsafiatu`ddin atau Puteri
Sri Alam (1641-1675).
15. Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alam
(1675-1678)
16. Sri Ratu Zaqi al-Din Inayat Syah
(1678-1688)
17. Sri Ratu Kamalat Syah Zinat al-Din
(1688-1699)
18. Sultan Badr al-Alam Syarif Hashim
Jamal al-Din (1699-1702)
19. Sultan Perkasa Alam Syarif Lamtui
(1702-1703)
20. Sultan Jamal al-Alam Badr al-Munir
(1703-1726)
21. Sultan Jauhar al-Alam Amin al-Din
(1726)
22. Sultan Syams al-Alam (1726-1727)
23. Sultan Ala
24. Sultan Ala al-Din Johan Syah
(1735-1760)
25. Sultan Mahmud Syah (1760-1781)
26. Sultan Badr al-Din (1781-1785)
27. Sultan Sulaiman Syah (1785-?)
28. Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah
29. Sultan Ala al-Din Jauhar al-Alam
(1795-1815) dan (1818-1824)
30. Sultan Syarif Saif al-Alam (1815-1818)
31. Sultan Muhammad Syah (1824-1838)
32. Sultan Sulaiman Syah (1838-1857)
33. Sultan Mansur Syah (1857-1870)
34. Sultan Mahmud Syah (1870-1874)
35. Sultan Muhammad Daud Syah (1874-1903)
Catatan: Sultan Ala
3.
Wilayah Kekuasaan
Daerah-daerah yang
menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam, dari masa
awalnya hingga terutama berkat andil Sultan Iskandar Muda, mencakup antara lain
hampir seluruh wilayah Aceh, termasuk Tamiang, Pedir, Meureudu, Samalanga,
Peusangan, Lhokseumawe, Kuala Pase, serta Jambu Aye. Selain itu, Kesultanan
Aceh Darussalam juga berhasil menaklukkan seluruh negeri di sekitar Selat
Malaka termasuk Johor dan Malaka, kendati kemudian kejayaan pemerintahan
Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda mulai
mengalami kemunduran pasca penyerangan ke Malaka pada 1629.
Wilayah Kesultanan Aceh Darussalam pada Sekitar Abad ke-14 dan 15
Selain itu,
negeri-negeri yang berada di sebelah timur Malaya, seperti Haru (Deli), Batu
Bara, Natal, Paseman, Asahan, Tiku, Pariaman, Salida, Indrapura, Siak,
Indragiri, Riau, Lingga, hingga Palembang dan Jambi. Wilayah Kesultanan Aceh
Darussalam masih meluas dan menguasai seluruh Pantai Barat Sumatra hingga
Bengkulen (Bengkulu). Tidak hanya itu, Kesultanan Aceh Darussalam bahkan mampu
menaklukkan Pahang, Kedah, serta Patani. Pembagian wilayah kekuasaan Kesultanan
Aceh Darussalam pada masa Sultan Iskandar Muda diuraikan sebagai berikut:
1.
Daerah Aceh Raja, dibagi dalam tiga Sagoi (ukuran wilayah
administratif yang kira-kira setara dengan kecamatan) yang masing-masing
dipimpin oleh seorang kepala dengan gelar Panglima Sagoi, yaitu:
· Sagoi XXII Mukim.
· Sagoi XXV Mukim.
· Sagoi XXVI Mukim.
Di bawah tiap-tiap
Panglima Sagoi terdapat beberapa Uleebalang dengan daerahnya yang terdiri dari
beberapa Mukim (ukuran wilayah administratif yang kira-kira setara dengan
kelurahan/desa). Di bawah Uleebalang terdapat beberapa Mukim yang dipimpin oleh
seorang kepala yang bergelar Imeum. Mukim terdiri dari beberapa kampung yang
masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dengan gelar Keutjhi.
2.
Daerah Luar Aceh Raja, terbagi dalam
daerah-daerah Uleebalang yang dipimpin oleh seorang kepala yang bergelar
Uleebalang Keutjhi. Wilayah-wilayah di bawahnya diatur sama dengan aturan
wilayah yang berlaku di Daerah Aceh Raja.
3.
Daerah yang Berdiri Sendiri, di
dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam terdapat juga daerah-daerah
yang tidak termasuk ke dalam lingkup Daerah Aceh Raja ataupun Daerah Luar Aceh
Raja. Daerah-daerah yang berdiri sendiri ini diperintahkan oleh Uleebalang
untuk tunduk kepada Sultan Aceh Darussalam (Hasjmy, 1961:3).
4.
Sistem Pemerintahan
Ketika dipimpin
oleh Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar (1577-1589), Kesultanan Aceh
Darussalam sudah memiliki undang-undang yang terangkum dalam kitab Kanun Syarak
Kesultanan Aceh Darussalam. Undang-undang ini berbasis pada AlQuran dan Hadits
yang mengikat seluruh rakyat dan bangsa Aceh. Di dalamnya, terkandung berbagai
aturan mengenai kehidupan bangsa Aceh, termasuk syarat-syarat pemilihan pegawai
kerajaan. Namun, fakta sejarah menunjukkan, walaupun Aceh Darussalam telah
memiliki undang-undang, ternyata belum cukup untuk menjadikannya sebagai sebuah
kerajaan konstitusional.
Pada era
kepemimpinan Sultan Ala`udin Ri`ayat Syah Said Al-Mukammal Ibnu Sultan
Firmansyah (1589-1604), Kesultanan Aceh Darussalam memiliki susunan
pemerintahan yang sudah cukup mapan. Kesultanan diperintah oleh Sultan dengan
bantuan lima orang besar (tokoh-tokoh yang dihormarti), bendahara, empat
syahbandar. Pada saat itu, angkatan perang yang dimiliki Kesultanan Aceh
Darussalam cukup kuat, yaitu mempunyai 100 kapal perang di mana setiap kapal
bisa ditempatkan sekitar 400 orang prajurit. Selain itu, Kesultanan Aceh
Darussalam juga mempunyai banyak sekali meriam-meriam besar yang terbuat dari
baja. Kekuatan pertahanan darat diperkuat juga dengan adanya barisan gajah yang
dipergunakan oleh para hulubalang (Said a, 1981:218-219).
Selanjutnya,
pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa Sultan Iskandar Muda
(1607-1636) merupakan masa kebanggaan dan kemegahan, tidak hanya dalam hal
pengaruh dan kekuasaan, tetapi juga di bidang penertiban susunan pemerintahan,
terutama dalam hal mengadakan penertiban perdagangan, kedudukan rakyat sesama
rakyat (sipil), kedudukan rakyat terhadap pemerintah, kedudukan sesama anggota
pemerintahan, dan sebagainya. Sultan Iskandar Muda telah merumuskan
perundang-undangan yang terkenal dengan sebutan Adat Makuta Alam yang disadur
dan dijadikan landasan dasar oleh sultan-sultan setelahnya.
Penertiban hukum
yang dibangun Sultan Iskandar Muda memperluas kebesarannya sampai ke luar
negeri, antara lain India, Arab, Turki, Mesir, Belanda, Inggris, Portugis,
Spanyol, dan Tiongkok. Banyak negeri tetangga yang mengambil aturan-aturan
hukum di Aceh untuk ditiru dan diteladani, terutama karena peraturan itu
berunsur kepribadian yang dijiwai sepenuhnya oleh hukum-hukum agama. Dengan
demikian, Adat Makuta Alam yang dicetuskan pada masa pemerintahan Sultan
Iskandar Muda adalah adat yang bersendi syara`. Hukum yang berlaku di
Kesultanan Aceh Darussalam ada dua yakni hukum Islam dan hukum adat.
Dalam makalah
bertajuk “Ichtisar Susunan dan Sistem Keradjaan Atjeh di Zaman Sultan Iskandar
Muda” (1961) yang ditulis oleh A. Hasjmy disebutkan, susunan pemerintahan
Kesultanan Aceh Darussalam pada masa Sultan Iskandar Muda menempatkan Sultan
sebagai penguasa tertinggi pemerintahan, baik dalam bidang eksekutif,
legislatif, maupun yudikatif. Sebagai penguasa tertinggi, Sultan memiliki
hak-hak istimewa, antara lain:
1. Pembebasan orang dari segala macam
hukuman.
2. Membuat mata uang.
3. Memperoleh hak panggilan kehormatan
“Deelat” atau “Yag Berdaulat”.
4. Mempunyai kewenangan untuk mengumumkan
dan memberhentikan perang.
Mata Uang Kesultanan Aceh Darussalam
Dalam menjalankan
roda pemerintahan, Sultan Aceh Darussalam dibantu oleh beberapa lembaga
pendukung kesultanan, yaitu antara lain:
1.
Majelis Musyawarah
Ketua dari majelis
ini adalah Sultan Aceh Darussalam sendiri, sedangkan wakilnya adalah Wazir A`am
(Menteri Pertama), dan anggota-anggotanya diangkat dari kalangan beberapa
menteri serta dari kaum cerdik-pandai.
2.
Pengadilan Sultan (Mahkamah Agung)
Sultan Aceh
Darussalam juga menjadi ketua dari lembaga pengadilan tertinggi ini, sedangkan
sebagai wakil adalah Ketua Kadhi Malikul Adil, dan anggota-anggotanya diangkat
dari kalangan ulama dan cerdik-pandai.
3.
Majelis Wazir (Dewan Menteri)
Sultan Aceh
Darussalam duduk sebagai ketua majelis ini, sedangkan Wazir A`am (Menteri
Pertama) bertindak sebagai wakilnya, dan anggota-anggotanya adalah dari
kalangan para menteri kesultanan.
Selain itu, Sultan
Aceh Darussalam bertindak sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang dan
dibantu oleh Kepala Staf Angkatan Perang yang bergelar Laksamana sebagai wakilnya.
Sultan juga berposisi sebagai Pemimpin Tertinggi Kepolisian yang dibantu oleh
Kepala Polisi Negara selaku wakilnya. Ibukota Kesultanan Bandar Aceh Darussalam
(termasuk istananya) berada langsung di bawah pimpinan Sultan yang dibantu oleh
pejabat dengan gelar Teuku Panglima Kawaj sebagai wakilnya. Di samping itu,
Sultan dibantu pula oleh dua orang Sekretaris Kesultanan yang terdiri dari dua
gelar, yaitu (1) Teuku Keureukon Katibumuluk Sri Indrasura (jabatan ini
kira-kira seperti Menteri Sekretaris Negara), dan (2) Teuku Keureukon
Katibulmuluk Sri Indramuda (semacam Ajun Sekretaris Negara) (Hasjmy, 1961:2).
5.
Kondisi Sosial-Ekonomi
Penduduk Aceh
sangat gemar berniaga. Mereka berbakat dagang karena memiliki cukup banyak
pengalaman dalam bidang tersebut. Selain itu, kebanyakan masyarakat Aceh juga
ahli dalam sektor pertukangan. Banyak di antara penduduk Aceh yang
bermatapencaharian sebagai tukang emas, tukang meriam, tukang kapal, tukang
besi, tukang jahit, tukang periuk, tukang pot, dan juga suka membuat berbagai
macam minuman. Mengenai alat transaksi yang digunakan, pada sekitar abad ke-16,
masyarakat Aceh yang bernaung di bawah pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam
sudah mengenal beberapa jenis mata uang. Uang yang digunakan di Aceh kala itu
terbuat dari emas, kupang, pardu, dan tahil (Said a, 1981:219).
(Iswara
NR/Ker/01/08-2009)
Referensi:
Hasjmy, A. 1961. Ichtisar Susunan dan
Sistem Keradjaan Atjeh di Zaman Sultan Iskandar Muda. Banda Aceh: Tidak
Diterbitkan.
Langen, van, K.F.H. 1986. Susunan
Pemerintahan Aceh Semasa Kesultanan. Alih Bahasa oleh Aboe Bakar. Banda
Aceh: Dokumentasi dan Informasi Aceh.
Lombard, Denys. 2007. Kerajaan Aceh
Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Jakarta: Kepustakaan Populer
Gramedia.
Said, Mohammad, H., a. 1981. Aceh
Sepanjang Abad (Jilid Pertama). Medan: PT Percetakan dan Penerbitan Waspada
Medan.
_______, b. 1985. Aceh Sepanjang Abad
(Jilid Kedua). Medan: PT Percetakan dan Penerbitan Waspada Medan.
Sufi, Rusdi & Wibowo, Agus Budi, a.
2006. Kerajaan-kerajaan Islam di Aceh. Banda Aceh: Badan Perpustakaan
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
_______, b. 2004. Ragam Sejarah Aceh. Banda
Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Sulaiman, Isa. 1997. Sejarah Aceh:
Sebuah Gugatan terhadap Tradisi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
_______ & A.R., Madjid, A. (eds.). Belanda
dan Aceh, Sebuah Bibliografi Sejarah. Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi NAD.
Sumber Foto:
Lombard, Denys. 2007. Kerajaan Aceh
Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Jakarta: Kepustakaan Populer
Gramedia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar